Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan pengamat penerbangan meminta Kementerian Perhubungan untuk segera mengadakan evaluasi serta mengaudit seluruh jadwal penerbangan maskapai di Tanah Air.
Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan evaluasi itu dilakukan menyusul adanya menyusul adanya lemahnya sistem penerbangan di Tanah Air.
Salah satu contohnya, kasus AirAsia QZ8501 yang jatuh di Selat Karimata itu kedapatan tidak memiliki jadwal terbang ke Singapura pada Minggu.
Menurutnya, hal itu memang Jika mengacu Surat Ditjen Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 perihal izin Penerbangan Luar Negeri Periode Winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura, pemerintah hanya memberikan izin terbang kepada AirAsia adalah hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.
Namun, izin terbang itu tidak sama dengan jadwal terbang. Menurut Alvin, jadwal terbang ditentukan oleh Indonesia Slot Coordinator (IDSC). IDSC merupakan badan yang ditunjuk untuk mengelola atau mengalokasikan slot time penerbangan bagi semua maskapai.
“Nah, dari kejadian QZ8501 itu terbukti bahwa Kementerian Perhubungan dan IDSC,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (5/1).
Tidak sinkronnya jadwal dan izin terbang AirAsia QZ8501 dengan berpotensi terjadi di seluruh maskapai.
Untuk itu, jadwal penerbangan harus tetap dipantau dan disesuaikan dengan izin terbang.
“Selain itu, evaluasi internal di kementerian yang dipimpin oleh Ignatius Jonan itu harus segera dilakukan,” kata Alvin.
Chappy Hakim, pengamat penerbangan yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara, mengatakan hal yang sama.
“Ada yang salah dengan sistem penerbangan di indonesia,” kata Chappy.
Pengamat penerbangan lain, Dudi Sudibyo mengatakan penerbangan QZ8501 tidak akan terlaksana jika benar AirAsia tidak memiliki izin terbang.
“Karena, dalam setiap penerbangan sudah ada prosedur yang harus dilalui, termasuk flight plan yang sudah disusun rapi,” katanya.
Sementara itu, meski sempat menuai kecaman publik, Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia memastikan akan terus melanjutkan pembentukan panitia kerja (panja) AirAsia.
“Rapat dengan pemerintah akan disegerakan setelah masa reses. Kita akan gali penyebab apa yang terjadi dengan kecelakaan itu.”
Selain perihal AirAsia, politikus PKS itu juga akan meminta kejelasan sistem penerbangan di Tanah Air.
“Fokus kami juga terkait dengan izin dan jadwal yang dimiliki AirAsia dan maskapai lain,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
