Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Sosial mengintensifkan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait dengan proses pemulangan TKI bermasalah.
Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa mengatakan selain dengan BNP2TKI, koordinasi tersebut dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Perhubungan.
“Kami berkoordinasi terkait bagaimana proses pemulangan TKI. Juga akan dikirim kemana mereka [TKI bermasalah],” katanya, Jumat (26/12/2014).
Seperti halnya pemulangan TKI bermasalah dari malaysia dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU pada 23 Desember dan 24 Desember 2014. Pada dua kelompok terbang itu, pemerintah berhasil memulangkan 912 TKI bermasalah dari Malaysia. “Saat ini, mereka [TKI bermasalah] sudah ada yang pulang dan masih di penampungan.”
Selanjutnya, sesuai dengan jadwal pemulangan TKI bermasalah akan ditujukan ke Surabaya, Jawa Timur dan Makasar, Sulawesi Selatan. Jadwal tersebut untuk ratusan TKI tersebut. “Yang ke Surabaya lewat udara dan yang ke Makassar lewat laut. Adapun seluruh biaya pemulangan TKI bermasalah akan ditanggung oleh negara.”
Dengan banyaknya TKI bermasalah yang dipulangkan, saat ini kemsos sudah overbudget senilai Rp2 milyar. Kelebihan biaya itu saat ini ada di PT Pelni dan PT Damri dalam bentuk tagihan.
“Namun, untuk bujet sudah dibicarakan dengan kemenkeu. Selain itu, saya sudah bicara dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan biaya pemulangan TKI itu.”
Kelebihan biaya itu lantaran APBN 2014 hanya cukup untuk memulangkan 5.000 TKI bermasalah. Namun, TKI yang dipulangkan sampai pertengahan Desember 2014 sudah mencapai sekitar 20.000 orang.