Bisnis.com, JAKARTA - Kendati optimistis penerimaan cukai mampu melampaui target APBNP 2014 Rp117,45 triliun, Ditjen Bea dan Cukai memastikan performa tersebut juga lebih buruk dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.
Direktur Penerimaan, Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC Susiwijono Moegiarso memproyeksikan target peneriman cukai hanya 100,18% dari target walau data realiasi penerimaan cukai hingga 8 Desember 2014 baru Rp104,2 triliun atau 88,65%.
"Kami optimistis dan yakin di atas 100%, bahkan, kalau di minggu-minggu akhir ini bisa tinggi, bisa saja mencapai 102%," kata dia kepada Bisnis.com.
Menilik data DJBC, proyeksi ini menjadi proyeksi terburuk selama beberapa tahun belakangan. Pada 2011, realisasi penerimaan cukai berhasil mencapai Rp77,01 triliun atau 113,12% dari target APBNP 2011 Rp68,08 triliun. Begitu pula pada 2013 yang berhasil terealisasi Rp108,31 triliun atau 103,41% dari target APBNP 2013 senilai Rp104,73 triliun.
Menanggapi kondisi ini, Susiwijono mengungkapkan sebenarnya secara nominal cukainya naik cukup tinggi. Namun karena dari nilai target APBNP 2014 yang naik menyebabkan persentase capaian cukai lebih rendah dari biasanya.
Pencapaian penerimaan cukai rokok tahun ini dirasakan cukup berat karena adanya isu-isu kesehatan dengan adanya Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Selain itu, pengenaan pajak rokok sejak Januari 2014 sesuai UU No 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga cukup memberikan andil pengejaran target penerimaan cukai rokok.
Volume produksi juga sempat melambat. Makanya kenaikan volume produksi rokok untuk tahun ini tidak akan setinggi tahun-tahun sebelumnya.
Ekonom Institute for Development Economy and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan rendahnya penerimaan cukai khususnya rokok tahun ini tidak bisa hanya dilihat dari aspek-aspek tersebut. Menurutnya, kurang ketatnya pengawasan menjadi salah satu andil.
"Rokok-rokok ilegal buktinya banyak. Ini bukti kalau ada kebocoran yang harusnya menjadi komoditas ekspor, tapi justru beredar di masyarakat tanpa kena cukai," kata dia.
Mengutip data DJBC, Penyelundupan komoditas hasil tembakau tahun ini memang menunjukkan peningkatan cukup siginifikan dibandingkan tahun lalu. Kondisi tersebut tergambarkan dari data tangkapan pada posisi November 2014, ada potensi kerugian negara Rp261 miliar untuk komoditi hasil tembakau dari 753 kasus yang ditemukan. Angka tersebut meningkat 10 kali lipat dari hasil temuan pada posisi akhir 2013 Rp26,451 miliar.
Menurut Enny, disparitas harga lah yang menyebabkan barang-barang ilegal termasuk rokok menjadi marak. Kenaikan tarif cukai, sambungnya, berakibat pada harga rokok ditingkat konsumen menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, jika ada yang lebih murah, masyarakat khususnya masyarakat yang daya belinya rendahakan memilih mengonsumsi rokok ilegal tersebut.
"Ya kemungkinan ada pula ekspektasi kenaikan tarif cukai tahun depan," kata dia.
Namun, dia menegaskan dengan adanya disparitas tersebut bukan berarti DJBC harus menurunkan tarif cukai. Cukai tetap harus kembali pada prinsip awalnya yakni pembatasan konsumsi karena berdampak pada sesuatu yang merugikan, seperti terganggunya kesehatan.
