Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan rencana penambahan belanja modal yang dinilai mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan ada potensi tambahan ruang fiskal yang diperkirakan mencapai Rp140 triliun, didapat dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pertengahan bulan lalu.
“Kita tahu semua 2015 itu tahun yang berat sehingga harapan pertumbuhan salah satunya bertumpu dari investasi pemerintah. Nah, investasi pemerintah ini adalah belanja modal,” kata dia seusai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian belum lama ini.
Sayangnya, Bambang tidak memberitahukan berapa persen tambahan belanja modal yang akan diajukan dalam rancangan perubahan APBN 2015. Dia hanya menyampaikan tambahan belanja modal akan berkaitan dengan prioritas pembangunan ke depannya, khsusunya di sektor pertanian dan kemaritiman.
Mantan Wamenkeu ini tidak menampik penyerapan anggaran apalagi belanja modal selama ini tidak maksimal karena ada permasalahan di birokrasi. Untuk tahun ini, sambungnya, realisasi belanja modal memang agak rendah sejalan dengan pengetatan fiskal lewat pemotongan anggaran di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Belanja pemerintah selama ini, lanjutnya, hampir sebagian besar terbelenggu oleh subsidi BBM dan sektor-sektor nonproduktif. Menilik data realisasi belanja pemerintah sampai 29 Agustus 2014, realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai Rp683 triliun atau 53,4% dari target tahun ini Rp1.280,4 triliun.
Ironisnya, realisasi tersebut lebih banyak ditopang realisasi anggaran yang justru tidak memberikan andil besar dalam menggerakkan perekonomian, seperti belanja pegawai yang mencapai 63,8% dari target Rp258,4 triliun dan subsidi energi maupun non energi yang telah mencapai 61,7% dari target APBNP 2014 senilai Rp403 triliun.
Belanja-belanja yang memiliki andil besar pada perekonomian seperti belanja barang dan belanja modal masih jauh dari target, berturut-turut 42,3% dan 30,2%. Realisasi defisit anggaran pun sudah mencapai Rp107 triliun atau sekitar 44,3% dari target Rp241,5.
Sejalan dengan rencana penambahan anggaran belanja modal, Bambang mengungkapkan pemerintah akan menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi penghambat pengadaan proyek, khususnya terkait pembebasan lahan.
Selain itu, pemerintah juga masih terus memantau kemampuan kontraktor dalam negeri. Bambang mencontohkan untuk proyek-proyek pekerjaan umum yang besar dan irigasi, pemerintah butuh kontraktor yang berkualitas.
“Jadi hal-hal tadi yang ingin kita perdalam supaya belanja tahun 2015 tidak hanya produktif tapi juga efektif.”
Bambang memastikan tidak akan ada lagi belanja pemerintah yang membelenggu APBN, seperti subsidi BBM tahun-tahun lalu.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan ruang fiskal yang diperoleh dari pemangkasan subsidi BBM akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan kelautan.
“Kita minta menteri terkat sediakan angka, kan fiskal relatif lebih luas,” ujar dia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan pihaknya mengusulkan tambahan anggaran Rp47,5 triliun dari anggaran Kemen-PU dalam APBN 2015 Rp85 triliun. Tambahan anggaran tersebut antara lain untuk ketahanan pangan Rp12,5 triliun, konektivitas Rp20 triliun, peningkatan air minum dan sanitasi Rp13 triliun, dan perumahan Rp2 triliun.
“Untuk perumahan Itu hanya tambahan. Kawasan perbatasan, nelayan, TNI/Polri. Untuk rumah susun, rumah swadaya, pembelian lahan dan persiapan rumah susun selanjutnya,” ungkap dia.
