Bisnis.com, JAKARTA – Menyusul penawaran dana untuk pembangunan infrastruktur dari World Bank, pemerintahan Jokowi melalui pernyataan Menko Perekokonomian Sofyan Djalil menjamin utang yang berasal dari pinjaman-pinjaman bilateral maupun multilateral akan lebih berkualitas.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan tidak terserapnya dengan baik pinjaman-pinjaman selama ini dikarenakan tidak adanya fokus pembangunan yang ingin diprioritaskan pemerintah sebelumnya.
“Ya kita tahu mungkin selama ini tidak fokus ke sana. Kalau kita fokus dan kemudian pemerintah fokus pada project misalnya PLN, membangun jaringan kereta api, dan sebagainya, saya rasa bisa,” kata dia di kantornya.
Seperti diketahui, sampai 2019 pemerintah berencana membangun sejumlah proyek infrastruktur senilai US$450 miliar. Dari kebutuhan dana itu, 30% pembiayaan ditargetkan datang dari swasta terutama asing. Itu berarti, setiap tahun mulai 2015 sampai 2019, swasta diharapkan merogoh kocek senilai US$27 miliar.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah sekarang, sambungnya, akan menghapus daftar komitmen pinjaman yang tidak pernah terserap dengan baik. Beberapa komitmen yang sudah diteken dengan World Bank tapi tidak terpakai, akan ditarik.
“Saya enggak tahu angkanya. Sudah saya bilang hapuskan dulu deh, kita mulai dari kertas putih. Dengan kita hapus itu kita bisa pinjem lebih banyak lagi,” kata dia.
World Bank sendiri punya catatan menarik untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada kurun 20052009, lembaga tersebut mencatat, belanja pemerintah pusat untuk infrastruktur jalan naik 3 kali lipat dari Rp5,3 triliun menjadi Rp19,3 triliun. Namun, penambahan jalan yang tersedia hanya mencapai 25%.
Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu juga mencatat, dalam kurun 2007-2014, belanja pemerintah pusat untuk sektor pengairan melonjak 6 kali lipat dari Rp478 miliar jadi Rp3,7 triliun. Akan tetapi, persentase warga dengan akses air memadai justru menurun dari 48% menjadi 41%.
Dengan kata lain, meski nilainya terus meningkat dengan tajam, ternyata besaran sumbangannya pada peningkatan kuantitas dan kualitas dasar infrastruktur terbukti masih minim. Dengan kata lain, segala centang perenang yang tak mudah diurai tadi telah membuat biaya pembangunan menjadi lebih mahal.
