Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan menghentikan pembangunan gedung untuk pemerintahan mulai tahun depan, kecuali bangunan infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat banyak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Jakarta.
"Pembangunan untuk kantor pemerintah seperti kantor gubernur dan bupati kita stop dulu karena yang ada saat ini dinilai sudah banyak," kata JK, Selasa (9/12/2014).
Hadir dalam acara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno.
Wapres mengatakan anggaran pembangunan mendatang akan digunakan untuk fasilitas infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, bandar udara, pelabuhan laut, jalan raya, irigasi, hingga pembangunan pembangkit listrik.
Infrastruktur tersebut, katanya, apabila tersedia maka akan menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat dan bisa memperluas lapangan pekerjaan.
"Coba kalau kita membangun jalan raya di suatu wilayah terpencil, maka di situ perekonomiannya akan tumbuh karena dibangun pabrik yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan," kata Jusuf Kalla.
Wapres mengatakan apabila kontraktor nasional tetap akan membangun gedung maka dipersilahkan menggandeng pihak swasta lainnya tidak dengan pemerintah.
Jusuf Kalla menilai bahwa kontraktor nasional saat ini sudah sangat ahli dan maju saat membangun gedung atau bangunan dan tidak kalah lagi dengan kontraktor asing.
