Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Bernadus Djonoputro menyatakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dimanfaatkan sebagai daya ungkit dengan mengedepankan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Menurutnya, dengan tambahan ruang fiskal pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mencapai Rp100 triliun lebih, pemerintah dapat turut campur dengan berbagi porsi dengan swasta. Dengan skema KPS campuran ini, proyek yang memiliki keekonomian rendah akan menjadi menarik.
"Sehingga 24 pelabuhan, 35.000 megawatt pembangkit baru, 1.000 kilometer jalan tol dan 15 bandar udara yang direncanakan pemerintah dapat dipercepat pembangunannya," imbuh Bernadus di Jakarta, Selasa (18/11/2014)
Jika mengandalkan pembangunan dengan 100% pembiayaan dari APBN, tuturnya, target yang direncanakan oleh presiden menjadi lebih lama untuk terealisasi.
Kerja sama campuran ini dapat berupa dukungan uang tunai hingga 49% dari nilai proyek (VGF), dukungan membangun sebagian pekerjaan atau memberikan jaminan atas nama pemerintah.
Menurut Djono, agar KPS sukses selain dukungan pemerintah seperti penjaminan proyek ataupun pendanaan, juga diperlukan reformasi kelembagaan KPS. Lembaga ini langsung berada di bawah presiden dan dapat mengeluarkan keputusan yang mengikat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
