Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite bakal dievaluasi pada Juni 2024 mendatang.
Arifin mengatakan, kementeriannya bakal mendorong revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan untuk pembatasan Pertalite dalam waktu dekat. Kemungkinan, kata Arifin, beleid itu bakal diterapkan efektif pada paruh kedua tahun ini.
Hanya saja, kata Arifin, evaluasi itu mesti menunggu perkembangan harga minyak mentah dunia dan ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada Juni 2024 nanti.
“Juni nanti kita evaluasi, kita bahas dulu lah, lihat perkembangannya,” kata Arifin di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Arifin menuturkan, opsi untuk mulai menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi itu diambil sebagai langkah antisipasi apabila konflik di Timur Tengah berlangsung lama.
Apalagi, kata dia, pemerintah telah menahan harga BBM, LPG, hingga tarif listrik sepanjang Januari sampai Juni 2024 kendati harga minyak mentah tetap bertengger tinggi awal tahun ini.
Baca Juga
“Kalau ini tidak berkesudahan konflik harus ada langkah yang pas, nah sebetulnya Perpres 191 itu memang untuk mengalokasikan kepada yang berhak subsidi, itu dulu yang perlu diterapkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih menunggu revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan untuk pembatasan pembelian Pertalite.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, lembaganya belum bisa mengeksekusi rencana pembatasan pembelian Pertalite saat ini lantaran revisi beleid niaga BBM subsidi tersebut belum rampung.
“Itu sudah kami usulkan di dalam revisi Perpres 191. Nanti kita tunggu dari revisi Perpresnya setelah itu baru kita bisa mengatur untuk pembatasan Pertalite,” kata Erika saat konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Erika menerangkan, pembatasan pembelian itu bakal mengatur kendaraan yang berhak untuk menerima Pertalite.
Kementerian ESDM memproyeksikan subsidi dan kompensasi BBM serta LPG 3 kilogram (kg) bakal makin melebar dari asumsi APBN 2024 akibat konflik Iran vs Israel.
Lewat simulasi yang disusun Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), apabila harga Indonesian Crude Price (ICP) parkir di level US$100 per barel dengan kurs Rp15.900 maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM serta LPG 3 kg bakal melebar ke Rp356,14 triliun dari pagu yang disiapkan dalam APBN tahun ini.
Perinciannya, subsidi BBM dan kompensasi BBM naik ke level Rp249,86 triliun dari asumsi APBN 2024 di level Rp160,91 triliun. Sementara, subsidi LPG 3 kg naik menjadi Rp106,28 triliun dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp83,27 triliun.
Seperti diketahui, sensitivitas asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) APBN mengikuti pola setiap kenaikan ICP US$1 per barel bakal berdampak pada kenaikan PNBP Rp1,8 triliun, kenaikan subsidi energi Rp1,7 triliun dan kompensasi energi mencapai Rp5,3 triliun.
Sementara, setiap kenaikan kurs rupiah Rp100 per dolar AS bakal berdampak pada PNBP sebesar Rp1,8 triliun, kenaikan subsidi energi Rp1,19 triliun dan kompensasi energi Rp3,89 triliun.
