Bisnis.com, JAKARTA--Pelaku industri hulu eksplorasi minyak dan gas mendukung langkah Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk memberangus praktik mafia migas di Indonesia.
Vice President Development and Realtions ConocoPhillips Joang Laksanto menuturkan penyederhanaan proses perizinan dan penegakan hukum akan meningkatkan investasi migas di Indonesia. Dia berharap kemudahaan perizinan investasi dapat diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami selama ini kalau itu menyangkut penyederhanaan proses, meningkatkan investasi di Indonesia, kami dukung program tersebut," ujarnya seusai pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (17/11/2014).
Selama beropersi di Indonesia, Joang menilai tidak ada indikasi keterlibatan mafia migas dalam proses bisnis ConocoPhillips.
Saat ini, ConocoPhillips menggarap dua blok eksplorasi gas bumi, yakni di Lapangan Suban, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan Lapangan lepas pantai Kerisi, Blok B Laut Natuna Selatan. "Sampai saat ini enggak ada [indikasi mafia migas]. Itu ranah hukum," singkatnya.
Seperti diberitakan Bisnis, Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas pada Minggu (16/11/2014). Komite ini diharapkan dapat memberangus praktik mafia migas di Tanah Air dengan harapan Indonesia mencapai kedaulatan energi.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan tim ini memiliki empat tugas pokok. Pertama, melakukan review dan kajian perizinan dari hulu hingga hilir. Kedua, menata ulang kelembagaan dan rantai birokrasi.
Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansi sesuai dengan konstitusi dan berpihak kuat kepada kepentingan rakyat.
Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai nilai aktivitasnya.
Tim Komite Reformasi Migas akan dipimpin ekonom Faisal Basri yang beranggotakan gabungan perwakilan pemerintahan dan masyarakat. Hasil kajian tim ini akan menjadi bahan rekomendasi Kementrian ESDM kepada Presiden.
