Bisnis.com, SURABAYA—Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) memperketat penyaluran pinjaman/pembiayaan tahun depan melalui persyaratan anggunan agar kolektabilitas terjaga.
Penerapan anggunan didasari perubahan segmen pembiayaan yang disasar. Lembaga tersebut kini menargetkan pembiayaan sektor ketahanan pangan mencapai 70% dan sisanya di koperasi simpan pinjam.
Komposisi tersebut berbeda dengan pola sebelumnya. Selama ini lembaga yang mengelola dana bergulir Rp5,05 triliun ini kerap menyasar pembiayaan koperasi yang bergerak di bidang jasa, simpan pinjam utamanya.
Direktur Utama LPDB Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kemas Danial mengatakan ketentuan anggunan berupa aset senilai 20%-30% dari nilai pinjaman diwajibkan untuk mengerem risiko. Pasalnya, sesuai arahan kebijakan pemerintahan baru yang diprioritaskan sektor ketahanan pangan.
“Masuk pertanian berisiko cukup tinggi, makanya ke infrastruktur pertanian. LPDB masuk infrastruktur pupuk, jadi tidak sembarangan,” jelasnya di sela-sela Temu 1.500 Mitra Nasional di Surabaya, Kamis (13/11/2014).
Adapun lembaga penjaminan, kata dia, juga tidak bersedia melindungi kredit berisiko tinggi. Sehingga kewajiban adanya jaminan menjadi salah satu cara menjaga keamanan pembiayaan.
LPDB-KUMKM tahun ini sudah menyalurkan kredit Rp1,7 triliun dari target penyaluran Rp2,1 triliun sampai akhir tahun. Kemas yakin target tersebut tercapai karena sebagian sudah dalam tahap akhir penilaian.
Dia menjelaskan dari kredit yang sudah disalurkan tingkat kolektabilitas 1,56%. Sebagian dari kredit bermasalah tersebut yang sudah berhasil dipulihkan di bawah Rp50 miliar.
“Nilai yang bermasalah dibanding dengan total dana bergulir sangat kecil,” katanya.
Menurutnya penyaluran pinjaman/pembiayaan ke koperasi atau UMKM lembaganya cukup bagus.
Setidaknya pada 2015 mendatang dana pembiayaan baru sendiri ditargetkan bisa Rp1,8 triliun. Jumlah tersebut ada kemungkinan ditambah dana pemerintah Rp1 triliun.
Namun demikian, kata dia, bila anggaran pembiayaan Rp1 triliun dari pemerintah urung dicairkan maka dana sendiri masih cukup besar. LPDB juga belum berencana mengubah bunga yang dikenakan untuk ke depan.
“Untuk simpan pinjam kami tetapkan rentang 6%-9% sedangkan sektor riil dikenakan 3%-6%,” paparnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan pencairan dana program ini di Jawa Timur Rp699 miliar ke 351 mitra. Sedangkan tahun depan dianggarkan Rp490,99 miliar.
“Dana ini sangat membantu karena bunganya lebih rendah dibandingkan dengan perbankan pada umumnya,” katanya soal nilai lebih dana ini terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Jawa Timur.
