Bisnis.com, JAKARTA—Komitmen keterbukaan pos tarif Indonesia terhadap negara mitra bisnis menciut jika kerja sama ekonomi komprehensif regional diberlakukan.
Dirjen Kerja sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana mengatakan keterbukaan pos tarif Indonesia terhadap satu negara dan yang lain tidak sama. Kemitraan ekonomi komprehensif membuat persentase keterbukaan RI mengecil karena dipatok rata.
“Misalnya kita terbuka dengan jepang 91% pos tarif, Korea 92%, dan yang lain berapa. Kalau diiriskan secara total, karena berbeda-beda antarnegara maka keterbukaan kita tidak sampai 90%,” tuturnya, Kamis (30/10/2014).
Kerja sama ekonomi yang dimaksud ialah Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Program ini akan mengintegrasikan kemitraan para anggota Asean dengan negara-negara mitra dagang. Hal ini berpotensi mencederai aktivitas dagang pelaku industri di Tanah Air.
Berdasarkan perhitungan Kemenperin jika RCEP diterapkan maka keterbukaan pos tarif RI baru di level 30% - 35%.
Padahal dalam kerja sama secara langsung antara RI dengan negara mitra sudah membuka lebih dari 50% pos tarif.
“Begitu kami iriskan, keterbukaan kita jadi turun di bawah 90%. Sebetulnya perdagangan bebas dengan siapa saja kami oke, asalkan kita bisa mendapat manfaat,” ucap Agus.
RCEP membidik eliminasi 95% pos tarif. Kemenperin ingin setidaknya Indonesia tetap menutup 20% dengan kata lain hanya 80% pos tarif yang dibuka.
Sejauh ini belum ditentukan industri mana saja yang akan diprioritaskan untuk dilindungi dan didahulukan masuk dalam RCEP.
Program tersebut berpeluang mengikis kinerja manufaktur dan sektor jasa domestik karena produk impor dan tenaga kerja asing leluasa masuk. Sekalipun sudah dipilih sektor prioritas yang masuk dalam RCEP, tidak semua langsung dibuka untuk menghadapi pasar bebas.
“Karena dalam RCEP harus single commitment memuat level of commitment kita mengecil, yang kalau per negara sudah keterbukaan kita sudah 90%,” ujar Agus.
Tantangan besar bagi industri di dalam RCEP terlihat dari negara pesaing yang turut serta, seperti Jepang, China, India, dan Korea Selatan. Kemenperin masih memetakan jenis industri yang berdaya saing kuat terindikasi melalui tingkat penggunaan produksi lokal.
Saat ini anggota Asean memiliki sejumlah negara mitra dagang a.l. China, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan Australia. Asean sudah menjalin kemitraan bisnis dengan enam negara, yaitu Asean - China Free Trade Area (ACFTA), Asean - Japan Economic Partnership Agreement, Asean Korea FTA, Asean - Australia New Zealand FTA, dan Asean - India FTA.
