Bisnis.com, BANDUNG—Asosiasi Synthetic Fiber Producers Association of Indonesia (APSyFI) berharap pemerintah ke depan memiliki visi industri yang mampu menggenjot pasar domestik.
Sekjen APSyFI Redma Gita Wiraswasta mengatakan selama ini pelaku industri tekstil di sektor hulu tidak kebagian atau mendapat kontribusi dari pertumbuhan konsumsi di dalam negeri.
"Sektor tekstil dan produk tekstil di Indonesia terus tumbuh. Akan tetapi, para pelaku industri hulunya justru tidak mendapat manfaat apa-apa," ujarnya, Selasa (14/10).
Dia memberikan contoh dalam kurun lima tahun terakhir impor bahan baku kain terus meningkat hingga dua kali lipat.
Pada tahun 2008, katanya, tercatat impor kain mencapai 300.000 ton dan pada 2013 naik 600.000 ton.
"Industri hulu ini tidak ditarik atau mendapat apa-apa, karena industri hilir masih mengimpor bahan baku kain dari luar. Padahal, di pasar domestik produsen bahan baku kain masih mampu memasok kebutuhan," katanya.
Oleh karena itu, katanya, supply bahan baku yang dibuat oleh industri hulu ke depan harus diserap banyak pasar domestik. Sehingga terjadi keseimbangan dalam penyerapan antara industri hulu dan hilir.
Adapun produksi bahan baku kain sepanjang tahun ini pihaknya menargetkan 800.000 ton, atau naik 30% dari tahun 2013 sebesar 535.000 ton.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat meminta pemerintah memberikan kepastian hukum dan kemudahan investasi di kawasan itu guna mendongkrak perekonomian nasional, terutama bagi sektor TPT.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan pemerintah mendatang harus berkomitmen penuh untuk membangun industri TPT karena sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia.
"Sektor padat karya seperti garmen dan tekstil merupakan salah satu yang harus digenjot investasinya oleh pemerintah," katanya.
Dia menjelaskan adanya infrastruktur saat ini yang sedang dalam tahap perampungan seperti jalan tol Cipali dan Cisumdawu diharapkan mampu diandalkan sebagai penyedot investasi di Jabar.
Namun demikian, katanya, investasi tidak akan datang sendiri jika tidak ada dukungan riil dari pemerintah seperti kepastian hukum dan kemudahan investasi.
"Itu merupakan hal yang mutlak dilakukan pemerintah. Investor paling khawatir belum adanya kepastian hukum membuat mereka enggan menanamkan investasinya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
