Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan memberikan jaminan pinjaman senilai Rp4,45 triliun kepada 22 PDAM sebelum Desember 2014.
Tamin M. Zakaria Amin, Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum, menyatakan pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada. 22 perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah jika mengajukan pinjaman ke bank.
Dukungan pemerintah ini berupa jaminan keuangan. Apabila PDAM gagal membayar setelah kredit dicairkan oleh bank, maka melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pemerintah akan membayar 70% dari pinjaman, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank.
Dari 22 perusahaan yang diberikan dukungan ini, Tamin menyatakan lima PDAM sudah disetujui oleh pemerintah yang diterbitkan surat jaminannya oleh Kemenkeu.
Jumlah dana yang dicairkan Rp583 miliar yang dikucurkan oleh enam bank. Dana ini digunakan membangun jaringan berkapasitas 1.840 liter/detik dan melayani air bersih untuk 139.535 rumah tangga.
Lima perusahaan air minum yang sudah cair ini pinjamannya adalah PDAM Ciamis, Bogor, Lombok Timur, Malang dan Banjarmasin, jelas Tamin di Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Sementara itu, enam PDAM yang persyaratan sudah lengkap dan sedang dibahas oleh Kemenkeu memiliki pagu pinjaman sebesar Rp951,2 miliar.
Dana pinjaman bank ini ditargetkan dapat membangun sambungan air bersih untuk 161.850 rumah tangga. Kapasitas air bersih yang dapat dibangun oleh enam PDAM ini sebesar 1.754 liter per detik.
Sebanyak 11 PDAM lainnya sudah mengajukan permohonan penjaminan pemerintah namun masih terdapat kekurangan berkas.
Jumlah pinjaman yang diajukan untuk dijamin oleh pemerintah sebesar Rp2,94 triliun dengan kapasitas rumah tangga terlayani sebanyak 365.500 sambungan. Jumlah air yang yang mengalir dari 11 perusahaan ini adalah 4.827 liter per detik.
