Bisnis.com, BANDUNG—Real Estate Indonesia (REI) Jawa Barat menyayangkan sikap pemerintah atas rencana pengalihan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan rumah tapak sederhana ke rumah susun.
Ketua REI Jabar Yana Mulyana mengatakankebutuhan rumah tapak sederhana tidak dapat disamaratakan pada semua daerah karena tergantung oleh karakteristik setiap daerah.
"Jika di Kota Bandung, FLPP rumah tapak sederhana sudah tidak diperlukan karena harga dan ketersediaan tanah sudah tidak memungkinkan. Di kota atau kabupaten lainnya di Jabar seperti Garut dan Cianjur masih memungkinkan," katanya kepada Bisnis, Selasa (7/10).
Menurutnya, peraturan pencabutan FLPP rumah tapak sederhana tersebut harus dipertimbangkan, karena melihat dari segi kebutuhan oleh masyarakatnya sendiri.
Yana mengatakan jika disuruh memilih, tentu saja selama ini masyarakat lebih membutuhkan rumah tapak sederhana dibandingkan rusun vertikal.
Dia memberikan contoh, selama ini banyak masyarakat di Kota Bandung yang sudah berani tinggal di daerah kabupaten seperti Cihanjuang karena rumah tapak di Kota Bandung sudah tidak memungkinkan.
"Selagi rumah daerah pinggiran tersebut masih dapat terakses dan memiliki infrastruktur yang baik, rasanya tidak menjadi masalah. Artinya, peraturan ini tidak dapat diterapkan secara merata karena tergantung pada kebutuhan masyarakatnya sendiri."
Tidak hanya itu, yang harus dilihat juga menurut Yana adalah permasalahan harga dari rumah susun vertikal masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.
Harga rusun vertikal MBR di zona Jabar sendiri terbilang lebih mahal dibandingkan rumah tapak sederhana.
Rumah tapak sederhana sejauh ini dibanderol dengan harga Rp105 juta, sementara rusun vertikal ditawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal atau sekitar Rp180 juta.
Harga yang cukup jauh tersebut dikarenakan memang tingginya beban konstruksi yang harus dikeluarkan oleh pengembang untuk kebutuhan struktur seperti pondasi dan juga rangka.
"Bisa jadi rusun vertikal ini juga memberatkan konsumen, pemerintah harus mempertimbangkan hal tersebut juga. Ketika dulu rumah tapak sederhana bisa dikredit oleh karyawan berpenghasilan Rp3 juta, sekarang untuk rusun vertikal masyarakat harus memiliki penghasilan sekitar Rp5 juta," ujarnya.
Realestat Indonesia (REI) Cirebon Jawa Barat berencana mengajukan keberatan terkait wacana pengalihaan subsidi FLPP dari rumah tapak ke rusun pada Maret 2015 mendatang.
Mereka beranggapan pendirian rusun di kawasan itu masih sulit dikembangkan karena lahan yang masih luas untuk pendirian rumah tapak.
Ketua REI Cirebon Wawan Setiawan mengatakan pemicu sulitnya pendirian rusun karena kepadatan penduduk di kawasan itu masih normal, sehingga ketertarikan masyarakat untuk memilih rusun diprediksi rendah.
Dia menuturkan rusun sangat cocok jika dibangun di kawasan industri dan perkantoran dengan kepadatan penduduk yang tinggi karena pengembang juga sulit mencari lahan.
"Kami akan mengajukan keberatan jika subsidi FLPP dialihkan saat musda REI pertengahan Oktober mendatang," katanya.
Wawan menyebutkan ketertarikan masyarakat pada rumah tapak di Cirebon tergolong tinggi, di mana pada tiga kali pameran yang digelar selama tiga kali sekitar 3.000 unit laku terjual dan belum termasuk dari transaksi di luar pameran.
"Target kami tahun ini penyerapan rumah bersubsidi sebanyak 5.000 unit," ujarnya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat mendukung pemerintah untuk melakukan subsidi terhadap rusun bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menuturkan hal tersebut merupakan langkah tepat mengingat rumah tapak saat ini lahannya semakin menyempit.
Oleh karena itu, pendirian merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan hunian di kalangan MBR, terutama buruh.
"Sekarang yang perlu disiapkan jangan subsidi saja, tetapi pemerintah harus menggandeng pengusaha untuk menyiapkan skema tata ruangnya," katanya.
Dia mengatakan rusun lebih bagus didirikan berdekatan dengan lokasi industri agar mengifisienkan pengeluaran buruh.
“Selama ini pemetaan kawasan pemukiman bagi buruh tidak teratur yang mengakibatkan kesemrawutan di beberapa daerah,” ujarnya.
