Bisnis.com, BANDUNG -- Kalangan pengusaha properti meminta pemerintah untuk melibatkan mereka dalam pengerjaan proyek pemukiman bagi buruh.
Ketua Realestate Indonesia (REI) Jawa Barat Yana Mulyana mengakui pemukiman bagi buruh seperti rusunawa ataupun rusunami saat ini sudah banyak di Jabar, namun bukan dikelola pihaknya dengan alasan belum adanya sinergitas.
"Hingga saat ini REI belum mengerjakan rusunawa maupun rusunami bagi buruh. Akan tetapi, saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) untuk pengadaan bagi pemukiman buruh ini," katanya kepada Bisnis, Rabu (17/9/2014).
Dia menjelaskan rencananya pengadaan rumah akan dibangun di sejumlah kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang.
Yana menjelaskan BPJS sendiri dipilih karena mereka dinilai memiliki tabungan untuk pegawai dan diharapkan dapat membantu pemukiman bagi buruh.
“Rumah ini akan didapatkan buruh dengan cara sistem sewa, sehingga diharapkan mampu mengurangi beban buruh yang selama ini masih banyak mengontrak dengan harga mahal,” ujarnya.
Kendati demikian, dia mengaku proses pengadaan tanah tidak mudah karena harga yang terus meninggi di beberapa daerah.
“Masalah pendagaan tanah saat ini menjadi kendala utama, karena harga yang terus merangkak naik,” ujarnya.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat berjanji akan kooperatif dalam menyediakan kawasan pemukiman bagi buruh.
Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja mengatakan selama ini pemerintah belum mampu menyiapkan kebijakan pemetaan kawasan pemukiman bagi buruh terutama di kawasan industri.
Menurutnya, selama ini perumahan kerap berdekatan dengan kawasan industri sehingga pengusaha dianggap salah karena telah mencemari limbah ke penduduk.
“Selama ini pemetaan kawasan pemukiman bagi buruh tidak teratur yang mengakibatkan kesemrawutan di beberapa daerah,” ujarnya.
Sehingga, ujarnya, diperlukan skema perumahan bagi buruh agar tidak tumpang tindih berdekatan dengan kawasan industri. "Jadi skema pemukiman untuk buruh itu harus secara mandiri,” katanya.
Secara terpisah, Pemerintah Kota Bandung berjanji akan mendirikan pemukiman layak bagi buruh dengan mendirikan rumah susun di beberapa titik di kawasan itu.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengungkapkan selama ini buruh harus mengeluarkan beban besar untuk mengontrak rumah.
Atas dasar itu, lanjutnya, jika rusun direalisasikan maka buruh akan mendapatkan tempat tinggal layak serta murah.
"Beberapa lahan atau lokasi di Kota Bandung akan segera kami revitalisasi untuk menjadi rumah susun ke atas atau vertikal. Salah satu bentuk revitalisasi kawasan ini juga berhubungan dengan kebersihan, drainase, limbah, dan sampah," ujarnya.
Rencananya, ujarnya, rusun yang akan dibangun memiliki tiga sampai enam lantai di atas lahan milik Pemkot Bandung tanpa menggusur pemukiman di sekitarnya.
Dia mengaku hal ini sesuai dengan pandangan Kota Bandung sebagai kawasan ekonomi kreatif bukan seperti Jakarta dan kawasan industri seperti Tanggerang atau Karawang.
_1663058992.jpg?w=348&h=261)
