Bisnis.com, JAKARTA--Puluhan kapal berkapasitas di atas 100GT sedang berlabuh di Pelabuhan Pendaratan Samudera (PPS) Muara Baru, awal Mei lalu. Aktifitas bongkar muat hasil tangkapan ini rerata dikuasai ikan tuna dengan beragam ukuran, mulai kecil, sedang hingga yang berbobot ratusan kilogram. Salah satu kapal yang sedang membongkar muatannya yaitu KM Sehati Jaya dengan bobot maksimal kapal 150GT.
Darmadi, asal Pekalongan sedang mengangkat ratusan ikan tuna yang disimpan di ruang pendingin kapal lalu bersama rekan-rekannya memindahkan ikan tersebut ke tempat penampungan untuk ditimbang dan didistribusikan ke supplier ikan tuna ibukota. Selain kapalnya, masih banyak kapal lain dengan bobot setara bahkan lebih yang turut mencari peruntungan dengan menangkap ikan di laut utara Jakarta dan Laut Jawa.
PPS Muara Baru mulai dibangun oleh pemerintah Indonesia di tahun 1980 dan diresmikan tanggal 17 Juli 1984. Merujuk ke data laman resmi PPS Muara Baru, awalnya pelabuhan ini diberi nama PPS Jakarta dan di tahun 2004 diubah lewat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 04/2004 menjadi PPS Nizam Zachman, Jakarta.
Sebagai salah satu PPS di Indonesia, PPS Muara Baru punya lima pelayanan utama dalam pidang pelayaran dan perikanan, yakni: pelayanan BBM bersubsidi untuk nelayan, pelayanan inspeksi bongkar ikan, pelayanan log book tertulis atau laporan harian tertulis dari nakhoda tentang kegiatan penangkapan ikan, pelayanan sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) dan pelayanan surat persetujuan berlayar (SPB) bagi kapal yang akan berlayar dari PPS Muara Baru.
Di PPS Muara Baru, hingga saat ini ada empat stasiun pengisian bahan bunker (SPBB) untuk nelayan. Masing-masing dioperasikan oleh empat perusahan mitra Pertamina dengan alokasi yang berbeda. PT Amanan Putera Harun menyalurkan 3.500 kl/bulan, PT Nugraha Adams menyalurkan 600 kl/bulan, PT SegaraLanjutan Dibya menyalurkan 450 kl/bulan dan PT Bumiyaso Panduta Arta menyalurkan 450 kl/bulan.
Aktifitas inspeksi bongkar ikan yang berjalan di PPS Muara Baru, memiliki tiga tujuan, yakni: pertama, agar ikan yang didaratkan di PPS Muara Baru punya jaminan aman dikonsumsi dan bermutu prima. Kedua, memonitor kesegaran ikan melalui pemeriksaan panca inderanya. Ketiga, mencegah penggunaan formalin dalam penanganan ikan hasil tangkapan.
Data jumlah kapal yang masuk ke PPS Muara Baru setiap tahun, menunjukkan tren peningkatan. Sesuai data yang dirilis dalam laman resminya, tercatat sebanyak 3.478 kapal telah masuk pada 2010. Lalu 2011 meningkat ke angka 3.890 dan 2012 di posisi 4.075. Sedangkan hingga April 2013 sudah tercatat 1.238 kapal memasuki PPS Muara Baru.
Pelayanan SHTI juga diberikan kepada nelayan dan pemilik usaha perikanan untuk tujuan ekspor. Dengan adanya sertifikat, mereka dapat melakukan ekspor hasil tangkapan ke wilayah Eropa, di mana aturan ini sudah berjalan sejak 2010.
Melihat fasilitas dan posisi strategis yang dimiliki PPS Muara Baru, KKP telah menjadikannya sebagai salah satu pendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Dengan harapan adanya kelancaran distribusi hasil perikanan tangkap di Indonesia. Distribusi yang dimaksud yakni pengangkutan hasil ikan dari kawasan penghasil yakni di Timur Indonesia seperti Sulawesi dan Maluku, ke kawasan industri dan pusat konsumsi di Pulau Jawa.
Salah satu tulang punggung pendukung sistem ini yaitu adanya Pelabuhan Pendaratan Samudera, dengan kapasitas besar sehingga mampu menampung distribusi hasil produksi perikanan tangkap. Harapan ini telah dijelaskan Dirjen Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PH2P), KKP Saud P Hutagalung.
Menurut Saud, KKP terus mendorong peningkatan fasilitas pelayanan yang ada di PPS, salah satunya di Muara Baru, setiap tahunnya. Misal dengan membangun ruang pendingin (cold storage) ikan dengan kapasitas tampung sebesar 1.500 ton. Saat ini proyek tersebut telah usai dikerjakan dan segera diresmikan bulan ini. Dengan penambahan fasilitas ini ia mengharapkan proses distribusi ikan dan pasokan bahan baku industri perikanan dapat terjaga.
Saud juga menerangkan, kapasitas ideal untuk ruang pendingin di Muara Baru ada di angka 115.000 ton, sedangkan saat ini baru di posisi 70.000 ton. Maka dia bersama pihak terkait akan terus mendorong agar kondisi ini bisa segera teratasi dalam waktu dekat.
Menurut data PH2P KKP, setiap tahunnya kebutuhan akan pasokan ikan nasional di Tanah Air mencapai 1,1 juta ton per tahun. Dari angka ini, sebanyak 700 ribu ton ikan, dialokasikan untuk industri pengolahan ikan pindang dan sisanya untuk konsumsi langsung.
Selain menjadi sentra distribusi ikan tangkap dari Indonesia Timur, PPS Muara Baru juga dijadikan penampungan ikan tangkap dari beberapa pelabuhan lebih kecil. Seperti di Pelabuhan Cilacap dan Pelabuhan Ratu.
Pengawas Eksekutif PPS KKP, Charlie mengatakan bahwa Muara Baru juga dijadikan sentra pemasaran produk industri perikanan dan olahan turunan ikan, seperti tepung dan minyak ikan.
Soal pemanfaatan PPS Muara Baru sebagai tulang punggung SLIN, Kadis Kelautan dan Pertanian Jakarta, Darjamuni mendukung langkah ini karena besarnya kebutuhan pasokan ikan di Jakarta dan Jawa secara umum. Dia juga menjelaskan, secara umum PPS Muara Baru sangat bagus dan lengkap, ada UPT labor ikan sendiri dan termasuk skala besar dengan kapasitas distribusi 3.000 ton ikan per hari.
Kebutuhan ikan DKI yang mencapai 400 ton per hari, disuplai dari PPS Muara Baru dan selain ikan konsumsi juga dibutuhkan pasokan ikan segar untuk industri. Terkait perizinan dan pengawasan perikanan tangkap di kawasan Jakarta, jika di atas 30 GT adalah kewenangan kementerian sedangkan UPT DKP hanya kapal kecil di bawah batas tersebut.
Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim menilai SLIN sudah sesuai dengan upaya memenuhi kebutuhan ikan nasional, tapi di lapangan masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Dia mengatakan misalnya semangat perubahan di manajemen kementerian atau departemen menjadi kurang efektif akibat resistensi dari internal serta ketidaksiapan menjalankan aturan baru.
Pengelolaa PPS Muara Baru yakni Kepala Seksi Pemasaran dan Informasi, Lia Anggia Murni, saat didatangi Bisnis pada Mei lalu menolak untuk menjumpai dengan alasan informasi kepelabuhan sudah dilaporkan ke KKP. Sedangkan Kepala PPS Muara Baru, Bustami Mahyudin yang dihubungi Bisnis kontaknya tidak aktif dan tidak merespon.
