.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan optimistis pihak swasta mau menerima tawaran kerja sama pemerintah swasta (KPS) dalam pembangunan industri galangan kapal di wilayah Indonesia timur.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Harry Budiarto Suwarto mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian pembangunan lokasi doking baru di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Nantinya, hasil kajian itu akan dijadikan dasar rencana pembangunan sekaligus lokasi doking kapal.
Dia optimistis, kalangan pelaku usaha industri galangan kapal mau berinvestasi jika Kemenhub menawarkan kerja sama pemerintah swasta (KPS) karena adanya kepastian pasar dari kapal perintis yang setiap tahunnya harus melakukan doking ataupun perbaikan.
"Kerja sama ini sangat menggoda, karena ada kapal perintis-perintis itu. Apalagi kalau kontraknya jangka panjang," katanya, Minggu (25/5/2014)
Lebih lanjut dia menuturkan, paling tidak Indonesia masih membutuhkan dua galangan di wilayah Indonesia timur dan satu galangan kapal di wilayah Indonesia barat.
Dia menjelaskan kebutuhan galangan kapal untuk wilayah Indonesia timur terutama di Makassar, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sementara itu, kebutuhan galangan kapal di wilayah Indonesia barat berada di Kepulauan Riau.
Dia mengatakan lokasi galangan kapal sejauh ini hanya terfokus pada wilayah barat Indonesia padahal pengoperasian kapal perintis banyak berada di wilayah timur Indonesia.
Keberadaan lokasi galangan kapal yang tidak merata menyebabkan kapal membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan doking.
Mobilisasi dan demobilisasi kapal kurang lebih memakan waktu satu bulan, dan doking satu bulan. Kehilangan waktu dua bulan pengoperasian kapal perintis, imbuhnya, belum tentu dapat terkonversi dengan kapal pengganti.
"Kapal penggantinya tidak bisa setara. Akibatnya, kasihan masyarakat," ujarnya.
Dia memaparkan, pertumbuhan kapal yang kian melonjak hingga 120% sejak 2005 menjadi 13,326 unit kapal harus dimbangi dengan ketersediaan lokasi galangan kapal. Dengan demikian, imbuhnya, kapal yang ingin melakukan perawatan atau pun pembangunan kapal baru dapat terakomodir dengan baik oleh galangan di dalam negeri.
