Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintahan mendatang atau presiden terpilih diminta membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah agar kebijakan pusat dan daerah saling dukung untuk pemerataan pembangunan infrastruktur.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah disebabkan tidak sinkronnya kebijakan pusat dan kewenangan yang luas melalui otonomi daerah.
“Seperti program MP3EI banyak mandeknya karena pelaksanaan di lapangan lemah. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah tidak jalan,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (21/5/2014).
Padahal, lanjutnya, investasi seringkali sektoral yang membutuhkan kebijakan searah pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan bisa jalan.
Tetapi faktanya kerap kali program pembangunan yang dijalankan pemerintah pusat tidak bisa dilaksanakan karena berbenturan dengan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah.
“Makanya besok pemerintahan yang baru harus buat Mou dengan pemerintah daerah, memastikan program pembangunan infrastruktur di daerah jalan,” ujarnya.
Saat ini komposisi infrastruktur di Indonesia masih dominan di Jawa dengan 70%, padahal pertumbuhan di luar Jawa signifikan namun terkendala kurangnya infrastruktur.
.jpg?w=300&h=221)
