Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tata Niaga Timah: Pemerintah Didesak Revisi Permendag 32/2013

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 32/2013 yang mengelola tentang tata niaga timah didesak untuk segera direvisi. Presiden pun diminta turun tangan untuk mengatasi karut-marutnya tata niaga timah dengan Peraturan Presiden (Perpres).
Herdiyan
Herdiyan - Bisnis.com 12 Mei 2014  |  19:19 WIB
Ilustrasi - Bisnis.com
Ilustrasi - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA -- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 32/2013 yang mengelola tentang tata niaga timah didesak untuk segera direvisi. Presiden pun diminta turun tangan untuk mengatasi karut-marutnya tata niaga timah dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Direktur Eksekutif Indonesian Resourcess Studies (Iress) Marwan Batubara menuturkan karut-marut tata niaga timah yang akhirnya menimbulkan ekspor timah yang dianggap ilegal, sejauh ini seperti disengaja untuk dibiarkan.

“Permendag itu harus direvisi. Bisa juga ditingkatkan ke Perpres. Namun, jika Perpres susah, ya sudah buru-buru saja Permendag-nya itu diganti,” tutur Marwan kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/5/2014).

Seperti diketahui, Permendag Nomor 23/2013 yang memberikan kewenangan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk mengelola tata niaga timah, sejauh ini banyak dituding justru menimbulkan praktik mafia.

Ketentuan ekspor timah melalui BKDI yang diberi wewenang penuh oleh Permendag tersebut justru dianggap sebagai kartel oleh kelompok pengusaha timah kecil dan menengah.

Menurut Marwan, pembiaran dan desain tata niaga seperti ini sudah salah dan telah merugikan negara.

“Ini sangat memalukan. Mau bagaimana lagi pemerintah kalau tidak proaktif? Namun, kalau mereka yang justru mengulur-ulur untuk merevisi Permendag ini, justru mereka juga bagian dari salah satu penjahat itu dan memang faktanya seperti itu,” tutur Marwan.

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengakui pihaknya saat ini sudah hampir merampungkan revisi Permendag No.23/2013 itu.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan beleid baru tersebut akan diterbitkan.

“Tinggal menunggu tanda tangan Menteri (Perdagangan),” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

timah bursa timah indonesia
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top