Bisnis.com, JAKARTA--Berlakunya UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batu bara turut mendorong pembangunan industri pengolahan bijih bauksit menjadi alumina di dalam negeri. Hingga saat ini, ada 7 rencana investasi pembangunan industri tersebut dengan total investasi senilai US$8 miliar.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) Erry Sofyan mengatakan akan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian agar program penghiliran bisa berjalan dengan lancar dan Indonesia bisa menjadi negara mandiri. Menurutnya, saat ini sudah ada 7 rencana investasi yang sedang dalam proses dengan nilai investasi mencapai US$8 miliar.
“Banyak anggota dari kami yang serius untuk membuat alumina refinery. Bauksit mentah itu kan dijual tidak ada harganya, setelah dilakukan pengolahan baru bisa dijual,” kata Erry di Jakarta, Jumat (7/3/2014).
Adapun beberapa perusahaan tersebut antara lain milik Harita Group yang akan membangun smelter di Ketapang, Kalimantan barat, Mahkota Karya Utama Group di Kepulauan Riau, Fajar Mentaya Abadi Group di Kalimantan Tengah, Gesit Companies Group di Kalimantan Barat, dan Nusapati group di Kalimantan Barat.
Dari 7 rencana investasi itu, kata Erry, baru Harita Group saja yang sudah masuk tahap konstruksi (pemancangan tiang pondasi). Sedangkan sisanya dengan perkembangan beragam, mulai dari penyelesaian lahan, pembebasan lahan, penyelesaian feasibility study, hingga mencari lokasi industri.
“Di Kalimantan itu sedikit sulit mencari lokasi industri karena mayoritas di Kalbar dan Kalteng, industrinya harus di tepi pantai agar logistik mudah. Namun yang tersisa sekarang tinggal daerah yang berawa gambut, sulit,” tambah dia.
Lantaran keseriusan para pengusaha bauksit ini, Erry berharap pemerintah bisa mendukung dengan pemberikan bantuan berupa kemudahan perpajakan atau pemberian tax allowance dan tax holiday. Erry yang juga Direktur PT Harita Prima Abadi Mineral mengatakan sedang menunggu proses pengajuan permintaan tax holiday. Adapun pegajuan tax holiday Harita sudah selesai dikaji oleh Kemenperin. Setelah itu, akan masuk ke Kementerian Keuangan.
Menurutnya, salah satu hambatan yang menjadi persoalan dalam investasi smelter adalah pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti pembangkit listrik, infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sebagainya. Bila menunggu investor yang ingin berinvestasi di infrastruktur pendukung sangat sulit dan memakan waktu lama.
“Kami berpacu dengan waktu, listrik dan pelabuhan hatus diadakan sendiri. Kalau menunggu pihak lain tidak akan selesai-selesai.”
Plt Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan para pengusaha bauksit dan bijih besi sudah menyatakan keseriusannya untuk membangun industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah yang lebih besar. “Sudah banyak yang sedang dalam proses. Kemenperin sendiri selalu mendorong dan diusakan akan ada kemudahan bagi mereka yang serius,” kata Budi.
