Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Pertanian menyatakan upaya peningkatan produksi karet melalui gerakan nasional (Gernas) karet sepertinya tidak akan berjalan pada tahun ini, mengingat belum adanya respon dari Presiden SBY terkait usulan program tersebut.
Dirjen Perkebunan Gamal Natsir mengatakan usulan yang diajukannya hingga menjelang akhir periode kepengurusannya belum juga mendapatkan respon dari pemerintah.
“Sudah kami [kementan] usulkan untuk dilakukan gernas karet, mungkin tahun depan,” katanya.
Gamal menjelaskan program gernas terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman sehingga hampir semua asosiasi yang bergerak di sektor perkebunan memintanya untuk mengadakan gernas, hanya saja keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah membuat usulan ini tidak serta merta direalisasikan.
“Semua dewan komoditas minta digernaskan, karena memang baik. masalahnya adalah di APBN yang terbatas, karena itu kementerian harus selektif, komoditas mana yang memang perlu segera ditolong,” jelasnya.
Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heryawan sendiri mengatakan bahwa tahun ini langkah pemerintah akan terfokus pada revitalisasi perkebunan teh milik rakyat guna mendongkrak industri teh nasional yang saat ini sedang terpuruk.
“Semacam gernas, tetapi kita menyebutnya revitalisasi teh, anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 50 miliar untuk revitalisasi kebun rakyat, bongkar diganti bibit unggul,” katanya.
Sektor perkebunan hingga saat ini masih dihadapkan pada masalah rendahnya produktifitas tanaman, Kementerian Pertanian menyatakan rendahnya produktifitas ini disebabkan usia tanaman yang sudah tua sehingga sudah saatnya untuk diganti dengan tanaman yang baru.
Namun, mengganti tanaman petani yang sudah tua tersebut bukanlah perkara yang mudah mengingat sebagian besar petani mengandalkan hidupnya dari lahan perkebunannya tersebut. Mengganti tanaman dengan tanaman baru juga berarti menghilangkan sumber pendapatan petani untuk beberapa saat.
Selan itu, terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah juga menghambat upaya perbaikan di sektor hulu. Dengan anggaran yang terbatas tersebut, pemerintah harus mampu memprioritaskan komoditas mana yang sangat perlu segera ditolong.
