Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah diharapkan tidak menaikkan anggaran subsidi elpiji 2014 mengingat target penerimaan pajak tahun ini berpotensi tidak tercapai seiring dengan kondisi ekonomi yang tengah melambat.
Pengamat kebijakan publik Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Wijayanto Samirin mengatakan alokasi subsidi energi dalam APBN 2014 sebesar 15,3% sudah terlampau tinggi, sehingga PT Pertamina harus tegas dalam mengatur alokasi elpiji.
“Subsidi energi APBN sudah teramat tinggi, hampir diluar akal sehat. Seharusnya yang bertanggungjawab adalah Pertamina untuk mengatur operasional di lapangan, termasuk apabila terjadi migrasi pelanggan elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg,” ujarnya, Minggu (5/1/2014).
Menurutnya, alokasi elpiji bersubsidi perlu diprioritaskan kepada para pedagang kecil agar roda bisnis tetap berjalan. Oleh karena itu, lanjutnya, Pertamina dan para penyalur elpiji harus mempunyai database yang bagus.
Wijayanto juga menilai sistim logistik dan pengawasan Pertamina harus diperbaiki guna menjaga harga jual elpiji tidak melambung jauh di atas harga patokan. Kalau tidak, masyarakat akan semakin kesulitan.
Di sisi lain, dia juga khawatir subsidi elpiji akan dialokasikan secara berlebihan pada semester I/2014 mengingat tahun 2014 merupakan tahun politik Akibatnya, tanggungjawab subsidi elpiji semester II/2014 akan menjadi tanggungjawab dari pemerintahan yang baru.
