Bisnis.com, JAKARTA - Sedikitnya terdapat lima sektor bisnis yang memicu konflik agraria sepanjang tahun ini, dengan luas lahan yang diperebutkan sekitar 1,28 juta hektare atau meningkat dari luas sebelumnya yakni 963 hektare.
Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan total luas konflik agraria pada tahun ini mencapai 1.281.6660 hektare, yang juga melibatkan sekitar 139.874 kepala keluarga.
"Jika melihat area izin usaha pertambangan dan perkebunan selama ini, telah didominasi oleh area pinjam pakai kawasan hutan dan konversi hutan. Jadi kehutanan adalah muasal pokok dari konflik agraria," kata Iwan dalam pemaparan laporan akhir tahun di Jakarta, (19/12/2013).
Berdasarkan catatan KPA pada tahun ini, sektor utama penyebab konflik agraria adalah sektor perkebunan dengan mencapai 180 konflik, sektor infrastruktur 105 konflik, sektor pertambangan 38 konflik, sektor kehutanan 31 konflik , dan sektor pesisir sebanyak 9 konflik.
Iwan menambahkan konflik agraria semakin meningkat setiap tahunnya karena kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan SBY. Di antaranya adalah pemberian tanah dan air kepada pengusaha atau investor skala besar, bukan untuk masyarakat kecil.
"Konflik agraria adalah salah satu warisan SBY selama dia memerintah. Selain itu terdapat ketimpangan penguasaan agraria yang hingga kini terus terjadi," kata Iwan.
KPA juga mencatat tiga wilayah terbesar untuk konflik agraria ditempati oleh Sumatra Utara (10,84%), Jawa Timur (10,57%), dan Jawa Barat (8,94%).
