Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengharapkan pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat segera rampung, sehingga memudahkan pergerakan impor daging sapi di Indonesia.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menuturkan revisi UU tersebut tengah dibahas di DPR dan diharapkan dapat selesai pada awal Januari 2014.
“Revisi UU ini sangat mendesak, karena Indonesia tidak memiliki pilihan lain selain mengimpor sapi dari Australia,”ucapnya di Jakarta, Rabu (18/12/2013).
Permasalahan impor pangan, termasuk sapi, ungkapnya, adalah isu krusial bagi Indonesia sehingga revisi UU itu akan membuka peluang Indonesia untuk mengimpor sapi dari negara lain selain Australia.
Dia mengatakan revisi UU akan didasarkan atas pertimbangan zonasi bukannya menggunakan basis negara sehingga potensi monopoli suatu negara dapat diminimalisir dalam kaitannya dengan impor sapi tersebut.
“Ya intinya, semangat pemerintah dan DPR sama lah. Janganlah kita berbakti pada satu negara saja,” katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengemukakan persoalan impor daging sapi ini telah dirasakan sejak lama karena selama ini, Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk memilih daerah tujuan impor sapi sehingga harga sapi hanya terpatok pada satu negara saja.
“Saya dengar India, harga sapinya lebih murah daripada Australia. Saya kira itu patut ditindaklanjuti,” tuturnya.
