Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengingatkan diperlukan kesamaan pandang bagi seluruh stakeholders koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Indonesia untuk mewujudkan dinamika bisnis sektor riil menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengatakan hal itu pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2013).
”Melalui forum ini kita semua mulai dari pejabat eselon I, II, Badan Layanan Umum (BLU) dan Dinas Provinsi, Kabupaten/kota, bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok itu agar bisa melaksanakan Rakornas secara periodik,” katanya.
Rakornas seperti biasanya, kata Agus Muharram, diharapkan menjadi forum berinteraksi secara langsung antara Kementerian Kkoperasi dan UKM dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dinas yang membidangi KUMKM.
Yang pasti, Rakornas juga menjadi ajang sosialisasi program dan kegiatan strategis pemberdayaan KUMKM untuk periode 2014. Khususnya sebagai salah satu wujud dukungan untuk merespon dinamika global menghadapi Asean Free Trade Area (AFTA) atau MEA.
Oleh karena itu pemangku kepentingan KUMKM daerah diberi kesempatan menyampaikan pandangan, gagasan maupun solusi atas persoalan yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM di lapangan.
Untuk membangun komunikasi dua arah melalui penyampaian pandangan daerah, Rakornas dilaksanakan dalam dua sesi. Masing-masing wilayah Barat diwakili Provinsi Sumatera Barat.
Wilayah Tengah diwakili Provinsi Kalimantan Timur, dan wilayah Timur diwakili Provinsi Papua Barat.
Sesi kedua menampilkan Provinsi Jawa Barat mewakili wilayah Barat, Sulawesi Selatan mewakili wilayah Tengah, dan Provinsi Maluku mewakili wilayah Timur.
Secara umum Rakornas 2013 untuk menindaklanjuti rapat kerja Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan dengan Dinas Koperasi seluruh daerah.
Adapun topik pembahasan di Rakornas di antaranya, menindaklanjuti pelaksanaan program bantuan sosial dan fasilitasi Diklat kewirausahaan, bantuan pembangunan sarana sarana dan prasarana fisik daerah, pengawasan dan pengendalian program strategis pemberdayaan KUKMKM.
Selain itu menjalankan sinergitas dengan stakeholders seperti Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), kelompok atau asosiasi, akademisi hingga praktisi. Dan yang terakhir adalah kesiapan menghadapi MEA 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
