Bisnis.com, NUSA DUA – World Trade Organization (WTO) mengklaim sebagian besar anggotanya puas dengan draf revisi Paket Bali yang ditawarkan, termasuk India yang sebelumnya bersikukuh dengan program ketahanan pangannya.
Keith Rockwell, juru bicara WTO, mengungkapkan telah membagikan revisi draf Paket Bali pada pertemuan semalam kepada seluruh anggota WTO dan meminta mereka untuk memberikan tanggapan pada pertemuan berikutnya yang dilaksanakan pada Sabtu (7/12/2013) dini hari.
“Tadi saya melihat semua peserta bertepuk tangan ketika Direktur Jendral WTO [Roberto Azevedo] menutup pertemuan pembagian draf revisi Paket Bali,” katanya, Jumat (6/12/2013) malam.
Namun, lanjutnya, di tengah pertemuan tersebut, tiba-tiba Kuba mengajukan keberatan dan meminta kepada Azevedo untuk diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan para delegasi lainnya.
Azevedo menolak permintaan perwakilan dari Kuba tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya bertujuan untuk membagikan draf tersebut dan tidak memberikan hak untuk bertanya, keberatan, atau mengajukan pendapat.
“Nanti kesempatan mengajukan pertanyaan, keberatan, atau pendapat akan dilaksanakan pada pertemuan penutup pada Sabtu dini hari [hari ini],” tutur Keith.
Keith menjelaskan persetujuan Paket Bali akan diperoleh pada acara penutupan tersebut. Namun, dia tidak menjamin apakah kesepakatan akan tercapai atau tidak mengingat adanya sikap mengejutkan dari Kuba.
Menurut informasi dari sumber Bisnis, permasalahan Kuba disebabkan oleh konflik dengan Amerika Serikat terkait larangan kapal yang transit di negara kepulauan Karibia tersebut untuk merapat di pelabuhan AS yang terkait dengan paket fasilitasi perdagangan.
“Kuba tampak kecewa. Namun, kami sudah menetapkan ketentuan tentang pertemuan tersebut,” ujar Keith.
Terkait permasalahan dengan India, Keith menuturkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan India Anand Sharma terlihat tersenyum dan bertepuk tangan usai pembagian draf revisi Paket Bali. Begitu pula dengan perwakilan dari AS Michael Froman.
Menurut informasi yang diperoleh Bisnis, Sharma menyatakan akan menyetujui seluruh isu runding dalam Paket Bali, sehingga kemungkinan besar kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-9 akan dapat dicapai.
Namun, keadaan dapat berbalik jika Kuba menolak draf revisi paket fasilitasi perdagangan. Keith menambahkan jika Kuba mengambil sikap berbeda di menit-menit terakhir, maka Paket Bali terancam gagal dan WTO akan mengadakan pertemuan lanjutan.
Pemerintah Indonesia memprediksi akan terdapat banyak dampak negatif yang didapatkan jika Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 ini tidak menghasilkan kesepakatan Paket Bali.
Wakil Menteri Pergadangan Bayu Krisnamurthi mengatakan dampaknya adalah kepercayaan pada perdagangan multilateral akan menurun. Hal tersebut yang harus diterima negara-negara anggota termasuk Indonesia jika tidak ada kesepakatan utuh yang dihasilkan.
“Bagi Indonesia, dampaknya akan berimbas ke banyak hal diantaranya masalah gugatan sengketa dan sistem multifikasi kebijakan yang dianut seluruh anggota WTO. Kita jadi tidak tahu [kebijakan dagang] apa yang diterapkan negara lain,” katanya.
Dia menambahkan kerugian yang lain adalah keberlangsungan Doha Development Agenda (DDA) akan semakin tidak jelas. Padahal, DDA banyak terkait dengan kepentingan negara berkembang termasuk Indonesia.
Bayu menjelaskan harapan Tanah Air untuk memperbesar skala perdagangan internasional akan terhambat. Upaya diversifikasi pasar ekspor menjadi hal esensial di tengah ketidakpastian keadaan ekonomi juga semakin sulit.
“Jangan sampai apa yang kita lakukan pada bidang perdagangan di masa mendatang dianggap sebagai trade distortion,” ujarnya.
Rincian Draf Paket Bali |
1. Fasilitasi Perdagangan - Bagian I: memuat komitmen yang perlu ditempuh untuk memperlancar arus ekspor, impor, dan barang dalam proses transit. - Bagian II: memuat ketentuan bagi negara berkembang dan LDC’s seperti kategori komitmen, mekanisme peringatan dini, perpindahan komitmen antarkategori, serta masa tenggang untuk penyelesaian sengketa dan pemberian bantuan teknis. |
2. Pertanian |
- Tariff rate quota - Export competition - Public stockholding for food security |
3. Least Developed Countries (LDC’s) |
- Duty free-quota free - Streamline rules of origin - Service waiver - Elimination of cotton subsidy |
Sumber: Kementerian Perdagangan, 2013