Bisnis.com, NUSA DUA - Perumusan salah satu isi Paket Bali yakni mengenai fasilitasi perdagangan masih terbilang alot, karena beberapa negara masih bersikukuh dengan kepentingannya masing-masing.
Menurut informasi dari sumber yang mengetahui jalannya negosiasi tersebut, pada dasarnya semua negara yang ikut berunding menginginkan kebijakan fasilitasi perdagangan tersebut, tetapi sebagian besar menginginkan adanya penyesuaian dengan kepentingan mereka.
“Ini yang sulit. Banyak hal yang masih belum disepakati. Semuanya [negara] punya kepentingan masing-masing,” ujar sumber yang tak ingin disebutkan namanya tersebut, Rabu (4/12/2013).
Masalah utama yang menjadi perdebatan adalah mengenai dana pengembangan infrastruktur untuk penerapan sistem fasilitasi perdagangan tersebut, karena banyak negara menyatakan belum mampu melakukannya.
Negara berkembang belum sepenuhnya menerapkan fasilitasi perdagangan, sedangkan negara kurang berkembang atau biasa disebut least developed countries (LDC’s) masih membutuhkan pendampingan teknis untuk menerapkan provisi itu.
“Mereka banyak mempertanyakan mana yang terlebih dahulu. Apakah membuat sistem dahulu baru dana dialirkan, atau mengalirkan dana untuk membuat sistem tersebut,” katanya.
Selain itu, dia menuturkan masih terdapat permasalahan dengan kepentingan sejumlah negara. Amerika Serikat, misalnya, masih menolak untuk menerima kapal yang transit di pelabuhan Kuba karena hubungan kedua negara tersebut tidak harmonis.
Padahal, lanjutnya, tujuan utama dari pelaksanaan sistem fasilitasi perdagangan adalah agar adanya harmonisasi dokumen dan sistem untuk melancarkan aliran barang antarnegara, a.l. mencakup pendampingan teknis (technical assistance) dan pengembangan kapasitas (capacity building) untuk negara berkembang dan kurang berkembang.
Masalah lainnya, tuturnya, datang dari Panama dan beberapa negara di kawasan Amerika Tengah yang menginginkan penggunaan perantara kepabeanan, sedangkan Uni Eropa menolak penggunaan makelar kepabeanan tersebut.
Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo menjelaskan jika Paket Bali berhasil disetujui, maka akan dapat menggenjot perekonomian dunia senilai US$1 triliun per tahun dan menolong negara berkembang dan kurang berkembang untuk menjadi lebih maju.
Roberto menambahkan saat ini dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah setiap negara untuk mendukung tercapainya kesepakatan di KTM WTO kali ini karena jika gagal, maka akan berdampak buruk pada perdagangan dunia.
“Kita tidak dapat menunda-nunda lagi. Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini jika ada kemauan politik. Tidak ada anggota [WTO] yang diminta melakukan hal yang tidak mungkin,” ujarnya.
