Bisnis. com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia akan menyoroti penyelesaian paket pembangunan negara kurang maju (LDCs/least developed countries) dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) pada Desember mendatang.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menekankan pentingnya pembahasan perdagangan dengan konteks multilateral dalam kaitannya dengan paket pembangunan negara kurang berkembang sehingga mekanismenya menjadi jelas.
“Ini harus jelas dulu list-nya. Lalu ketika daftar sudah selesai, akan diapakan daftar tersebut,”katanya di Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Menurutnya, kesuksesan paket Bali (Bali package), salah satunya tergantung pada kejelasan daftar negara kurang berkembang dan perannya dalam perdagangan multilateral. “Kalau daftarnya masih belum jelas, maka tidak ada paket Bali.”
Selain menuntut kejelasan paket pembangunan negara kurang berkembang, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.
Sektor pertanian, lanjutnya, akan mendapatkan porsi penting dalam pembahasan KTM WTO sehingga lonjakan impor pertanian dapat dijaga dan tidak menimbulkan inflasi yang tinggi. “Ini harus dijaga, kalau impor beras banjir ke Indonesia, petani kita akan tergeletak.”
Menurutnya, setiap negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dijaga sehingga proses tawar menawar akan terjadi selama pembahasan KTM WTO yang akan dilaksanakan di Bali.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto mengeluarkan pernyataan senada dengan pemerintah. “Pembahasan tentang negara belum berkembang cukup penting untuk memastikan perdagangan yang ada berlaku adil.”
Sepertinya, menurut Suryo, belum ada kesatuan pemikiran mengenai negara kurang berkembang dan relasinya terhadap negara maju dalam KTT WTO mendatang.
Namun, dia yakin pertemuan KTM WTO tersebut tidak akan mempengaruhi iklim investasi secara umum di Indonesia. “Investasi akan tetap naik, kira-kira 10% untuk 2014. Jadi tak perlu khawatir lah.”
Menurutnya, Indonesia tengah menjadi sorotan negara maju sebagai negara tujuan bisnis utama. Dia menambahkan sektor pertambangan, perkebunan, dan industri masih menjadi primadona bisnis di Indonesia.
