Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengharapkan koordinasi dan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Wapres menjelaskan permasalahan utama sektor perumahan adalah backlog (kekurangan rumah), karena kurangnya pasokan sedangkan permintaan rumah setiap tahun terus meningkat.
"Backlog masih berjumlah 15 juta unit rumah karena demand (permintaan) yang meningkat yang tidak bisa diikuti suplai (pasokan)," kata Boediono saat membuka Musyawarah Nasional Real Estat Indonesia (REI) 2013, Senin (25/11).
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengungkapkan masih banyak warga yang tidak memiliki rumah tinggal memadai, tetapi Kementerian Perumahan Rakyat telah menggelar sejumlah program seperti program swadaya untuk membenahi perumahan yang dinilai kurang layak huni di sejumlah daerah.
Sementara itu, Ketua Umum REI Setyo Maharso mengatakan beberapa hal yang membuat pengembang kerap mengalami kesukaran dalam membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain masalah perizinan dan pertanahan.
Untuk itu, Ketua REI menghendaki agar instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mengatasi permasalahan perizinan pertanahan yang kerap menghambat seperti tingginya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan perizinan.
REI juga menginginkan pemerintah dapat memberikan insentif seperti keringanan pajak bagi para pengembang yang akan mendirikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebelumnya, REI menyatakan pihak swasta lebih berperan dalam pembangunan sektor perumahan dibandingkan dengan pemerintah padahal program backlog (kekurangan rumah) dinilai masih besar di Tanah Air.
"Berdasarkan penelitian yang dilakukan orang REI, yang dikerjakan pemerintah hanya 5%, sedangkan 95% dikerjakan swasta, di mana sekitar 80% dilakukan oleh anggota REI," ujarnya.
Menurut Setyo, penelitian tersebut seharusnya menjawab perdebatan yang terjadi selama ini yang menganggap bahwa REI tidak membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian Perumahan Rakyat mendorong pencapaian target kredit pemilikan rumah (KPR) dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2013 guna membantu masyarakat mendapatkan rumah.
"Kami tetap optimistis target KPR FLPP 2013 sebanyak 121.000 untuk bisa tercapai," kata Deputi Kemenpera Bidang Pembiayaan Perumahan Kemenpera Sri Hartoyo.
Menurut Hartoyo, adanya KPR FLPP akan sangat membantu bagi masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang diinginkan.
Selain itu, sambungnya, program FLPP yang menawarkan suku bunga tetap sebesar 7,25% dan angsuran rumah yang rendah selama masa tenor selama 20 tahun akan sangat meringankan beban masyarakat.
