Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Laode Ida mengatakan reformasi dan desentralisasi penganggaran sangat diperlukan mengingat proses perencanan anggaran pusat dan daerah selama ini sarat negosiasi dan manipulasi.
Dia menyampakan itu saat membuka seminar nasional bertema “Desentralisasi dan Reformasi Perencanaan Anggaran Pusat dan Daerah” di Gedung MPR, Kamis, (21/11/2013). Selain melibatkan pembicara dari Indonesia, seminar itu juga menghadirkan pembicara dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Menurut Laode, munculnya negosiasi dan manipulasi tersebut tidak lepas dari adanya agenda dan kepentingan kelompok maupun partai tertentu dari pusat. Selain itu, banyaknya rencana anggaran dari daerah yang tidak bisa diproses di Jakarta membuat proses penganggaran semakin rumit.
“Ini harus dikoreksi. Kalau perencanan anggaran riil dari bawah, maka Jakarta seharusnya tidak perlu repot. Namun proses perencanan anggaran ini sarat negosiasi dan prosesnya sangat manipulatif,” ujarnya saat membuka seminar sehari tersebut.
Dia menambahkan salah satu modus kejahatan anggaran yang berkembang adalah perilaku pejabat pusat yang mengajak pejabat daerah untuk datang ke Jakarta memperjuangkan anggaran yang sebenarnya sudah resmi yang sudah diputuskan di Jakarta.
“Khusus untuk anggaran, seharusnya sudah tuntas di daerah sehingga Bappenas hanya mengkoordinasikan saja,” ujarnya.
Dia juga menyayangkan kecenderung pejabat pusat tidak turun langsung memantau perkembangan pengajuan angggaran dari daerah. Akibatnya, usulan dari daerah tidak singkron dengan keinginan pusat.
Pada kesempatan itu Laode juga mengkritisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sudah digelar beberapa kali. Menurutnya, musyawarah itu lebih bersifat formalitas ketimbang menyelesaikan berbagai persoalan perencanaan pembangunan.
