Bisnis.com, MALANG - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas memperkirakan target produksi minyak sebanyak 840.000 barel pada tahun ini tidak tercapai, namun target pendapatan negara dipastikan terpenuhi.
Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro di sela-sela workshop dan temu media di Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan realisasi produksi minyak hingga akhir 2013 diperkirakan berkisar 825.000 hingga 827.000 barel.
"Memang ada sedikit penurunan 'peformance' yang mempengaruhi produksi minyak tahun ini, tetapi turunnya hanya sekitar 1%," katanya yang dikutip Antara.
Kendati terjadi penurunan produksi, Elan Biantoro memastikan target pendapatan negara dari sektor minyak yang tahun ini ditetapkan sekitar 27 miliar dolar AS optimistis bisa terpenuhi.
"Hingga semester pertama tahun ini, lebih dari 50 persen target penerimaan negara dari minyak sudah tercapai. Saya perkirakan hingga akhir tahun target bisa dikejar, bahkan kemungkinan bisa lebih," tambah Elan.
Menurut ia, naiknya nilai kurs dolar terhadap rupiah yang selama beberapa bulan terakhir berada di atas Rp10.000 per dolar, berdampak positif terhadap penerimaan dari sektor minyak.
Produksi minyak terbesar masih disumbangkan dari wilayah Riau melalui perusahaan Cevron-nya yang mencapai sekitar 40 persen dari total produksi nasional. Sedangkan sisanya berasal dari produksi minyak di sejumlah daerah, seperti Sumatera Selatan dan Jawa Timur.
Elan Biantoro menambahkan upaya eksplorasi dan pengembangan sumur minyak baru di sejumlah wilayah kerja terus dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri yang pada 2014 diharapkan bisa mencapai satu juta barel.
Anggaran SKK migas Sementara itu, mengenai anggaran SKK Migas pada 2014, Elan Biantoro mengungkapkan hingga kini masalah anggaran itu masih dibahas oleh pemerintah dan belum diputuskan angkanya.
"Mudah-mudahan segera ada keputusan, tetapi yang jelas anggaran SKK Migas dalam APBN 2014 belum dimasukkan. Kami secara intensif juga terus melakukan pembicaraan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan," tambahnya.
Sebagai lembaga sementara yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan kegiatan hulu migas, lanjut Elan, SKK Migas sangat menyadari jika pemerintah belum mengalokasikan anggaran operasional dalam APBN 2014.
"Undang-undang mengenai lembaga pelaksana kegiatan hulu migas sedang disusun dan belum selesai, sehingga sementara ini ditangani SKK Migas. Saya belum tahu apakah nanti definitinya berbentuk lembaga negara atau BUMN," ujarnya.
Ia menambahkan kepastian anggaran SKK Migas sangat diperlukan untuk menjalankan operasional kegiatan hulu migas dan mengawal penerimaan negara dari sektor migas.
Pada tahun 2013, SKK Migas mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp1,6 triliun untuk kegiatan operasional lembaga tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
