Bisnis.com, BANJARMASIN - Meski tapering off obligasi yang direncanakan oleh bank sentral Amerika Serikat, the Fed, belum jadi saat ini, langkah antisipasi tetap disiapkan oleh pemerintah dengan sejumlah skenario.
Berikut ini skenario lain yang disiapkan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi akibat ketergantungan impor yang menguras devisa.
"Nanti di akhir tahun mobil di seluruh Jawa harus pakai alat monitor penggunaan BBM [RFID], yang akan dipasang Pertamina. Yang menolak pakai alat itu, tak bisa pakai bensin bersubsidi," kata Dahlan Iskan, saat memberi sambutan pada pembukaan Kongres Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarmasin, Kamis (19/9).
Dengan peggunaan alat monitor itu, diharapkan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh konsumen yang berhak.
Selain itu, katanya, salah satu sumber yang menguras devisa adalah impor spare-part permesinan dan alat-alat listrik. "Kalau sparepart kelistrikan bisa dibuat dalam negeri, ini luar biasa. Kita akan siapkan, karena ini iklim industrinya belum jadi," katanya.
Dahlan juga akan memaksa BUMN untuk menggunakan rupiah dalam transaksi di dalam negeri. "Transaksi-transaksi dalam negeri untuk apa pakai dolar. PLN beli gas dari PGN pakai dolar. Pabrik pupuk beli gas pakai dolar. Karena ini sama-sama BUMN, saya akan paksa untuk tidak pakai dolar," katanya.
Selanjutnya, BUMN yang menghasilkan dolar dan membutuhkan dolar, selama ini membeli dan menjual dari pasar. "Nanti akan saya paksa untuk transaksi sesama BUMN yang menghasilkan dolar dan membutuhkan dolar, supaya tidak menganggu pasar," jelasnya.
Yang tidak kalah penting adalah menambah produksi minyak, guna mengurangi impor BBM. "Ini sulitnya bukan main. Kesulitan dimulai dari perizinan. Untuk bisa menggali minyak, harus urus 284 izin, baru bisa kerja," katanya.
Merujuk pengalaman Pertamina, menurut Dahlan, butuh 2 tahun untuk mengurus izin. Isu perizinan tersebut akan dibereskan, yang diharapkan menjadi legacy pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
