Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan prinsip belanja pemerintah tetap harus mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun realisasinya tidak mencapai 100%.
Menurutnya, hasil atau outcome program harus tetap dijaga sekalipun proyeksi Kementerian Keuangan sebelumnya menyebutkan realisasi belanja kementerian/lembaga sengaja ditahan di angka 90% untuk menahan impor barang modal dan memperbaiki transaksi berjalan.
“Yang saya harapkan, seluruh program-program yang terkait belanja modal, harus tercapai. Itu yang jadi concern saya,” katanya, Kamis (12/9).
Hatta menuturkan realisasi belanja pemerintah hanya 90% mungkin terjadi karena faktor penghematan yang dilakukan oleh K/L dalam proses lelang pengadaan barang atau jasa dan belanja tidak mengikat, seperti biaya air, listrik dan telepon serta perjalanan dinas.
Namun, lanjutnya, program yang berkaitan dengan infrastruktur diharapkan terlaksana 100% tanpa mengorbankan kualitas guna menstimulus perekonomian di tengah keringnya sumber pertumbuhan yang lain, seperti investasi dan ekspor.
“Tidak boleh (mengorbankan kualitas). Barangkali sistemnya makin baik, makin transparan. korupsinya mungkin orang sudah takut. Bisa saja terjadi sehingga ada penghematan,” ujarnya.
Namun, laporan Kemenkeu menyebutkan realisasi belanja pemerintah yang rendah hingga 31 Agustus terutama terjadi karena tersendatnya proses tender pengadaan barang dan lambannya pengadaan barang serta ketidakmampuan K/L melengkapi dokumen pencairan anggaran.
Hatta mengaku perannya terbatas meskipun terus mengingatkan kementerian di bawahnya untuk mempercepat penyerapan anggaran.
“Menko kan enggak bisa masuk mengatur kementerian. Namanya juga Menko, Menteri Koordinator, mengoordinasikan, enggak bisa ngatur-ngatur kementerian,” ujarnya.
