Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah harus berani memerintahkan perusahaan pelat merah seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk mengambil produk nabati dalam negeri.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Shinta Widjaja Kamdani menuturkan pemerintah harus berani melarang Pertamina, misalnya untuk mengimpor bahan bakar nabati (BBN) atau campuran bahan bakar minyak (BBM).
“Bila dirasa Pertamina masih memerlukan untuk mengimpor BBM, maka pemerintah harus bisa memastikan bahwa yang diimpor bukan BBN,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (24/8/2013).
Konkretnya, Pertamina dan para supplier-nya juga harus bisa dibantu untuk mampu menyediakan blending facility guna melakukan pencampuran BBN dengan BBM di dalam negeri.
Dalam konteks ini, pemerintah juga diharapkan lebih lanjut harus bisa mendorong secara pasti institusi perbankan dan keuangan nasional untuk bisa menyediakan modal kerja bagi para pengusaha petani yang melakukan tanam tanaman BBN seperti jatropha, sweet sorghum, ketela, jagung, dan lainnya.
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi segenap aturan hulu-hilir agar keputusan ini bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian yang saat ini tengah mengalami penurunan.
Secara umum, Kadin menyambut baik itikad ini namun perlu mengingatkan pemerintah agar kali ini bisa lebih serius dalam arti dorongan ini tidak hanya berhenti pada imbauan saja tanpa dilengkapi solusi hubungan hulu hilir dalam implementasinya.
Kadin berharap pemerintah untuk segera menetapkan langkah praktis atas kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan ini, khususnya di bidang energi dalam tataran mandatori dimana segenap mata rantai instrumen di dalam negeri benar-benar bisa diberdayakan, tidak hanya sekedar terlihat sebagai imbauan seperti yang lalu.
Selain itu, Kadin juga meminta pemerintah mendahulukan produksi dalam negeri sehingga kebijakan ini bukan hanya berdampak bagi lingkungan saja, tetapi sekaligus dapat dirasakan langsung oleh para petani dan para pegiat usaha energi terbarukan (renewable energy) di Indonesia.
Pada saat pertama kali pemerintah mendorong agar pemanfaatan bahan bakar nabati, khususnya biodiesel, para petani dan pengusaha nasional langsung menyambutnya dengan membuka lahan tanaman Jatropha atau Jarak dan juga tanaman lainnya seperti ketela dan sorghum manis.
"Namun, karena dorongan pemerintah di masa lalu ini tidak dilengkapi dengan mekanisme hulu hilir, maka industri hilir seperti Pertamina dan PLN yang diharapkan bisa menyerap produksi BBN nasional tidak merasa ada kewajiban untuk menyerap produksi biodiesel yang dihasilkan petani pengusaha, apalagi sempat terkendala beda harga jual yang memang sedikit lebih tinggi," tuturnya.
Akibatnya, industri yang baru tumbuh dan dimotori oleh modal petani dan pengusaha harus menerima kenyataan kerugian.
Hal itu seharus tidak perlu terjadi kalau kebijakan subsidi dan insentif pemerintah bisa diarah dengan lebih tepat seperti mendukung pemodalan para petani tanaman energi terbarukan ini. (ltc)
