Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah perlu menekan dwelling time dan tingginya yard occupancy ratio di pelabuhan Tanjung Priok dengan melakukan perbaikan proses bisnis di pelabuhan terbesar itu.
“Peningkatan koordinasi antar instansi di pelabuhan, standardisasi dan integrasi sistem informasi harus ditingkatkan,” kata Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi melalui surat elektronik kepada Bisnis, Senin (5/8/2013).
Menurutnya, kepadatan volume dan tingginya arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dan kepadatan lalu lintas di jalan tol sekitar pelabuhan menyebabkan kapasitas infrastruktur logistik tidak mampu melayani masuknya arus barang.
Pemerintah harus merubah paradigma dalam pembangunan infrastruktur logistik dengan memunculkan dan mengembangkan wilayah pertumbuhan baru sehingga dapat mendukung pengembangan sejumlah pelabuhan baru agar mengatasi permasalahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurutnya, untuk wilayah Jawa perlu dilakukan pengembangan beberapa pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Cirebon, Pelabuhan Bojonegaro.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan perubahan paradigma dalam pemilihan moda transportasi karena saat ini kalangan industri banyak menggunakan moda jalan raya seperti truk sebagai moda transportasi utama.
Dia menilai moda transportasi berbasis jalan raya lebih mahal dari pada moda kereta api dan moda laut namun terkendala masalah infrastruktur logistik yang belum memadai.
