Bisnis.com, JAKARTA--Usulan Menteri BUMN Dahlan Iskan agar proyek Jembatan Selat Sunda senilai Rp200 triliun dibiayai oleh anggaran negara dinilai sebagai langkah blunder dan tidak adil karena akan memperlebar kesenjangan wilayah yang sudah buruk saat ini dalam sejarah Indonesia modern.
Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi Jurusan Teknik Kelautan ITS Surabaya Daniel M. Rosyid menegaskan blunder yang dimaksud dalam artian konsep jembatan itu tidak efektif dan tidak layak.
"Bukan saja blunder, tetapi juga tidak adil karena akan memperburuk kesenjangan spasial atau wilayah yang sudah buruk saat ini, antara Indonesia bagian Timur, Kalimantan, dan bagian Barat, bahkan ini terburuk dalam sejarah kita," katanya, Rabu (31/7/2013).
Dia mengkhawatirkan banyak daerah di kawasan timur semakin terdorong memisahkan diri dari Indonesia. Jika alasan konektivitas Sumatra dan Jawa menjadi alasan utama jembatan itu dibangun, menurut dia, pengembangan kapal ferry generasi terbaru justru jauh lebih efisien dan efektif ketimban proyek megah triliunan itu
"Solusi ferry maju generasi terakhir jauh lebih cost-effective, lebih cepat disediakan dan menarik bagi investor domestik. Teknologi ferry banyak dikuasasi galangan kapal nasional," tegasnya.
Dia menegaskan jika pemerintah bersikeras menggolkan proyek prestisius itu mestinya tidak dibiayai oleh APBN tetapi swasta dengan segala risikonya. "Silahkan terus jika mau dibiayai swasta dengan segala risikonya. Tidak adil jika didanai oleh APBN," katanya.
Dia menegaskan bila investor swasta mendapatkan dukungan pemerintah dalam menyediakan armada ferry generasi terakhir khusus untuk truk atau trailer akan mendorong banyak investor domestik yang mau masuk ke bisnis penyeberangan.
Dengan begitu, katanya, pemerintah tinggal menambah dermaga di Pelabuhan Merak dan Bakauheni serta secara teratur menjaga kedalaman dermaga tersebut dan secara berkesinambungan memperbaiki akses ke dermaga tersebut.
"Banyak bupati pasti tidak setuju. Bahkan bupati di Sumut juga tidak setuju. Jalur ganda kereta api dari Lampung-Aceh akan jauh lebih murah dan bermanfaat bagi Sumatra. JSS hanya menguntungkan Banten dan Lampung," tegasnya.
