BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah pesimistis target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton pada akhir 2014 tidak tercapai karena banyak daerah irigasi (DI) dalam kondisi rusak.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mudjiadi menuturkan dari 7,2 juta hektare DI di Indonesia, seluas 2,6 juta hektare di antaranya tidak dalam kondisi baik.
Kewenangan pemeliharaan DI, lanjutnya dibagi menjadi dua yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Dari 7,2 juta hektare yang merupakan kewenangan pusat seluas 2,3 juta hektare. Sedangkan sisanya, atau 70%i di bawah pemerintah kabupaten atau provinsi," katanya dalamm keterangan tertulis, Kamis (27/6).
Dia menjelaskan keterbatasan pendanaan pemda untuk operasi dan pemeliharaan DI menjadi masalah serius dalam upaya ketahanan pangan nasional. Sementara itu, jika hanya mengandalkan DI yang menjadi tugas Pemerintah Pusat maka target surplus produksi beras tidak akan tercapai.
Kendati demikian, meskipun DI yang merupakan kewenangan pemerintah diperbaiki, target surplus padi sebanyak 74,9 ton gabah juga tidak mampu terpenuhi.
“Jika DI milik daerah yang rusak diperbaiki, maka hanya akan mampu memproduksi 74,9 juta ton gabah. Namun jika tidak diperbaiki hanya mampu produksi sebanyak 71,2 juta ton gabah,” jelasnya.
Tidak sampai di situ, permasalahan irigasi di nusantara yang lain ialah pengairan. Sebagian besar DI masih mengandalkan aliran dari sungai atau non-teknis.
“Dari lahan irigasi yang ada saat ini, hanya 800.000 hektare yang airnya disuplai dari waduk sehingga bisa disimpulkan 90% produksi beras kita sangat tergantung iklim,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
