BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah diminta untuk melakukan upaya peningkatan produksi dan kelancaran distribusi pada komoditas yang rentan musim kemarau basah sebelum memutuskan membuka kran impor.
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Ahmad Yakub menilai pernyataan pemerintah yang akan membuka kran impor apabila terjadi kelangkaan pasokan bahan pangan dalam negeri menjelang Lebaran tidak tepat.
“Pemerintah tidak bisa ujug-ujug impor seperti itu. Harusnya memetakan terlebih dahulu mana daerah yang surplus dan merencanakan bagaimana distribusinya. Bisa juga dengan me-warning Kementan [Kementerian Pertanian] untuk meningkatkan produksi petani,” kata Ahmad kepada Bisnis, Minggu (23/6/2013)
Dia menambahkan produksi komoditas yang rentan terganggu musim kemarau basah adalah cabai. Menurutnya bunga pada tanaman cabai mudah rontok apabila terkena hujan secara terus menerus.
Ahmad menuturkan pemerintah seharusnya melakukan upaya untuk menjaga kestabilan produksi, misalnya dengan cara sosialisasi penggunaan paranet pada tanaman cabai. Paranet ini dimaksudkan untuk memecah butiran air hujan sehingga tidak mengenai langsung pada bunga.
Adapun untuk komoditas kentang, Ahmad berpendapat sampai saat ini produksi di beberapa daerah penghasil seperti Wonosobo, Sumater Utara, dan Sulawesi masih normal. Rata-rata produksi kentang nasional mencapai 25-30 ton per hektare.
Terlebih, saat ini Balitbang di Dieng, Wonosobo sudah bekerja sama dengan petani setempat untuk mengembangkan bibit unggul untuk menjaga produktivitas.
“Jangan sampai kebijakan impor ini membuat harga jual petani menjadi anjlok seperti pada 2011 lalu. Saat itu kerugian petani mencapai 50%,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan akan membuka kran impor bahan pangan apabila pasokan mengalami hambatan akibat musim kemarau basah. Komoditas yang diwaspadai adalah kentang dan cabai.
