BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah dianggap belum berbuat banyak dalam menciptakan iklim investasi yang baik bagi industri pertambangan setelah menempati peringkat 96 dalam laporan tahunan survei perusahaan tambang 2012/2013 yang dikeluarkan Fraser Institute.
Wakil Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Tonny Wenas mengatakan sampai saat ini pemerintah belum berbuat banyak dalam menciptakan iklim investasi yang baik. Sampai saat ini investor asing masih menganggap Indonesia sebagai tempat yang tidak menarik untuk dijadikan tempat investasi sektor pertambangan.
“Peringkat Indonesia dalam survei Fraser Institute ini merupakan yang terburuk. Ini tentu mewakili perasaan investor asing terhadap Indonesia. Mereka [investor asing] pasti ada yang menganggap Indonesia sebagai pilihan terakhir untuk berinvestasi,” katanya seusai Indonesian Mining Institute Meet the Experts di Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Tonny mengungkapkan dalam survei tersebut Fraser Institute telah berusaha mencakup dan mewakili stakeholder pertambangan di Indonesia. Pasalnya, survei tersebut melibatkan 4.100 responden yang berkaitan langsung dengan industri pertambangan dari seluruh dunia.
Akan tetapi, lanjut Tonny, tidak semua pelaku usaha pertambangan memiliki persepsi yang buruk terhadap iklim investasi dan perizinan di dalam negeri. “Pasti ada yang senang dengan kondisi perizinan dan birokrasi saat ini. Pengusaha yang berkawan baik dengan kepala daerah kan pasti akan lebih mudah mengurus izin,” ungkapnya.
Menurutnya, pengusaha lebih mengutamakan kepastian hukum dan jaminan dalam berusaha dari Pemerintah dibandingkan dengan mempersoalkan biaya dan tarif yang harus dikeluarkan.
Untuk itu Pemerintah harus segera mengambil langkah terobosan agar mampu menjamin iklim investasi di dalam negeri. salah satunya adalah dengan melakukan revisi terhadap lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 7/2012.
Fred McMahon, Michael Walker Chair of Economic Freedom Research The Fraser Institute mengatakan aturan yang baik sangat penting untuk menjaga iklim investasi di sektor pertambangan. Alasannya, investasi pertambangan merupakan rencana jangka panjang, sehingga membutuhkan aturan yang jelas, pasti dan transparan, serta tidak cepat berubah.
“Semua yang terpenting dalam industri ini adalah aturan dan pajak yang masuk akal dan tidak tersandera dengan kepentingan politik. Hal itu lah yang menyebabkan Swedia, Finlandia dan Norwegia menempati 10 besar negara dengan iklim investasi terbaik,” ungkapnya.
Selain itu, ketidakpastian aturan di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab investor menilai indonesia sebagai tujuan yang buruk untuk berinvestasi. Padahal menurutnya, Indonesia seharusnya dapat menikmati hasil dari kekayaan alamnya jika memiliki aturan yang baik seperti Kanada, Australia dan Selandia Baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
