BISNIS.COM, JAKARTA - Masyarakat yang bekerja di sektor informal masih kesulitan memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari pihak bank.
Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, mengatakan kendala mendapatkan KPR tersebut disebabkan oleh sifat penghasilan pekerja informal yang fluktuatif.
"Selain itu, pertimbangan dari bank yakni pekerja informal bisa berpindah tugas atau tempat, dan tidak memiliki legalitas bisnis yang kuat, tapi biasanya debitur kecil ini bisa lebih taat dalam membayar angsuran," jelasnya di kantor Kemenpera, Jumat (10/5/2013).
Hartoyo menjelaskan, bank terkait khususnya BTN saat ini tengah mengantisipasi adanya gagal bayar rumah bagi pekerja informal dengan menghitung dan menganalisa tingkat penghasilan selama satu tahun.
"Misalnya bagaimana penghasilan dan kemampuan angsuran mereka, hal itu dilihat dari rata-rata penghasilan selama satu tahun," ujarnya.
Pemerintah, kata Hartoyo, akan mengusulkan kepada pihak bank terkait untuk menggunakan pembayaran angsuran KPR secara harian atau mingguan.
"cara ini mungkin bisa membuat pembayaran tidak terasa, karena kalau per bulan akan berat membayar angsurannya. Atau mungkin nanti dengan jaminan yang lebih besar. Ini bisa diperhitungkan sehingga sektor informal bisa memperoleh KPR," jelasnya.
Terkait kategori masyarakat pekerja informal, kata Hartoyo, saat ini telah diserahkan kepada pihak bank.
"Itu akan dinilai oleh bank seperti apa kategori informal ini. Kemenpera menyerahkan pada bank," imbuhnya. (msb)
.jpg?w=300&h=221)
