Bisnis.com, MALANG— Pengembang perumahan rumah sejahtera tapak (RST) di Malang Raya, yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kab. Malang, Jawa Timur, tetap memasok atau menjual rumah tipe tersebut meski harga jualnya belum dinaikkan pemerintah.
Ketua Koordinator Wilayah Malang Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD Jatim Makhrus Sholeh mengatakan dengan adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM), maka biaya produksi RST naik karena kenaikan bahan material bangunan dan ongkos tukang.
“Mestinya, harga jual RST juga direvisi oleh pemerintah, namun sampai saat ini reevisi tersebut belum terbit,” kata Makhrus di Malang, Jumat (12/7/2013).
Menghadapi situasi seperti itu, pengembang tidak menghentikan penjualan RST. Mereka tetap menjual rumah tersebut dengan model tertentu.
Untuk meningkatkan harga jual RST, maka pengembang meminta end usermenambah biaya peningkatan mutu rumah. Selain itu, pengembang juga mengurangi luasan tanah RST.
Contohnya, di kawasan tertentu luasan tipe RST yang dibangun biasanya tipe 36 kini dikurangi luasan tanah dan bangunannya menjad tipe 30, sedangkan yang biasanya tipe30 dikurangi menjadi tipe 26, dan tipe 26 dikurang menjadi tipe 21.
“Bagi end user, praktik seperti itu tidak ada masalah. Asalkan unit rumah yang dibangun pengembang representatif. End user membeli RST untuk bisa ditempati dan ketika sudah mempunyai dana, rumah tersebut akan dikembangkan.”
Dengan cara seperti itu, maka tidak ada kevakuman dalam pasokan maupun penjualan RST. Pengembang masih antusias dalam menjual rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pertimbangannya, pengembang masih memperoleh keuntungan meski menipis karena harga RST belum direvisi pemerintah pasca penaikan harga BBM.
Karena itulah, meski ada kenaikan BBM dan pemerintah belum menaikkan harga jual RST, dia optimistis, target penjulan rumah tipe tersebut sebanyak 3.000 unit sepanjang 2013 bisa terpenuhi. Realisasi penjualan RST sampai saat ini sudah mencapai 1.500 unit.
Penjualan maupun pasokan RST akan lancar, kata Makhrus, selama bank tetap lancar dalam menyalurkan kredit. Apalagi pemerintah sudah berkomitmen bunga kredit pemilikan rumah yang menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tetap, yakni 7,25% meski suku bunga acuan naik.
Begitu juga pemerintah berkomitmen untuk memperpanjang masa tenor KPR dengan skema FLPP menjadi 30 tahun. Dengan masa tenor KPR selama itu, maka nantinya kemampuan MBR semakin besar untuk memperoleh KPR.
Pertimbangannya, karena dengan gaji yang lebih rendah bila dibandingkan end user RST sebelumnya sebelumnya, MBR bisa mendapatkan KPR karena tidak menyalahi kelayakan sebagai penerima kredit tersebut.(ltc)
