APINDO JATENG Dukung Rencana Redenominasi Rupiah

BISNIS.COM, SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia Jateng mendukung rencana Bank Indonesia melakukan redenominasi rupiah dan meminta untuk melakukan sosialisasi yang masif guna mempengaruhi ekpektasi masyarakat agar tidak menimbulkan kegagalan.

Frans Kongi, Ketua Apindo Jateng mengatakan pada dasarnya redenominasi tidak begitu berpengaruh terhadap dunia usaha, bahkan justru menguntungkan. Namun diakui akan menimbulkan sedikit pengeluaran guna mempersiapkan sistem pembukuan yang baru menyesuaikan redenominasi.

“Namun, yang harus di waspadai adalah apabila sosialisasi yang diberikan tidak mengena kepada masyarakat secara luas, justru akan berbahaya karena akan terjadi inflasi yang cukup tinggi dan redenominasi mengalami kegagalan,” tuturnya, Kamis, (9/5/2013).

Menurutnya, tanpa pemahaman yang benar dari masyarakat, penerapan redenominasi dapat menjadi boomerang bagi perekonomian nasional.

“Jangan sampai masyarakat menganggap redenominasi yang sejatinya hanya penyederhaan angka menjadi dianggap pemotongan nilai mata uang, bisa menimbulkan inflasi dimana-mana,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, peran aktif pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam mensosialisasikan dalam tempo yang lama dan masif sangat diperlukan untuk keberhasilan program tersebut.

“Memang redenominasi juga membutuhkan biaya investasi cukup  tingi pada awalnya, seperti pengadaan mata uang baru yang cukup tinggi bagi pemerintah. Sementara dari sisi swasta biaya untuk mempersiapkan sistem atau software pembukuan yang baru,” tuturnya.

Namun, dia menambahkan apabila berhasil, kedepan akan semakin memudahkan kerja industri, lebih sederhana dan mudah karena tidak banyak angka nol disana.

Dia mencontohkan sejumlah negara yang gagal melakukan redenominasi mata uang, seperti Rusia dan Afganistan, di mana akhirnya negara tersebut mengalami inflasi yang sangat tinggi, karena mental masyarakat yang belum siap menerima redenominasi.

Pakar Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang, Agelina Ika Rahutami mengatakan tingkat pemahaman masyarakat dinilai akan sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan redenominasi.

Meskipun, lanjutnya, redenominasi bukan sebuah kebijakan ekonomi yang tidak akan berdampak bagi penguatan ekonomi masyarakat, dan lebih pada menaikkan citra atau gengsi sebuah negara terhadap negara lain.

“Namun demikian, apabila pemerintah benar-benar berncana menerapkan redenominasi, maka diperlukan waktu transisi yang cukup lama, sebagai upaya sosialisasi pada masyarakat,” tuturnya.

Joni Swastanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V Jateng-DIY mengatakan redenominasi adalah penyederhanaan nominal rupiah dengan mengurangi angka nol dibelakangnya dan tidak mengurangi nilainya, berbeda dengan sanering yang memotong nilai mata uang.

“Penyederhanaan jumlah digit pada denominasi mata uang dilakukan tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai tukar mata uang itu terhadap harga barang dan jasa,” ujarnya.

Pihaknya mengakui untuk menerapkan kebijakan itu dibutuhkan waktu minimal enam tahun untuk membangun ekspektasi masyarakat, terutama masyarakat bawah. (k39/dot)