Redenominasi Rupiah, dari Waktu yang Tepat hingga Dampaknya

Bisnis.com, JAKARTA – Redenominasi rupiah memang telah menjadi rencana pemerintah dan Bank Indonesia sejak 2010, tetapi hingga saat ini masih menunggu waktu yang tepat dalam penerapannya. 

Setidaknya, kondisi ekonomi Indonesia harus sudah sehat sebelum menerapkan penyederhanaan mata uang ini. Pertama, kondisi makro dalam situasi baik. Kedua, stabilitas moneter dan sistem keuangan terjaga. Ketiga, situasi sosial-politik yang kondusif.  

Tiga syarat ini harus komplit terpenuhi jika Indonesia ingin menyederhanakan rupiah, dari Rp10.000 menjadi Rp10, atau Rp5.000 menjadi Rp5. 

Meski belum diterapkan, ada banyak contoh negara yang telah melakukan redenominasi. Melansir dari laman Bank Indonesia, dari puluhan negara yang telah melakukan redenominasi, beberapa di antaranya berhasil dan beberapa lainnya gagal. 

Salah satu indikator keberhasilan penerapan redenominasi adalah tingkat inflasi setelah redenominasi diterapkan. Kebijakan tersebut dikatakan gagal, jika terjadi inflasi yang tinggi atau hiperinflasi setelah penerapannya.

Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menyatakan bahwa kegagalan selain terjadi hiperinflasi, juga nilai rupiah terus tergerus sehingga kembali kehilangan nilainya. 

Meski demikian, Piter melihat kecil kemungkinan Indonesia akan gagal dalam penerapan redenominasi. “Tetapi ini kecil kemungkinan terjadinya di Indonesia karena kondisi makro kita [Indonesia] cukup kuat dan stabil,” ujarnya, Kamis (6/7/2023). 

Menurut Piter, jika redenominasi dilakukan secara sangat terencana dan melalui proses yang panjang, serta mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat, besar kemungkinan kebijakan ini akan berjalan sesuai rencana. 

Umumnya, negara yang gagal menerapkan penyederhanaan ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang tidak stabil saat penerapan terjadi. 

Persiapan yang tidak cukup dan dilakukan secara tergesa-gesa juga menjadi penyebab negara-negara tersebut gagal menerapkan redenominasi.