BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah menjamin pelaku usaha logistik dan forwarder nasional tetap eksis menghadapi komunitas ekonomi Asean (AEC) 2015.
Bahkan, Pemerintah akan mendorong perusahaan jasa logistik nasional dapat melakukan ekspansi ke Negara Asean lainnya.
Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianEdy Putra Irawady mengatakan dorongan pemerintah itu dapat berupa pengembangan kerja sama dan partnership antara perusahaan logistik lokal dengan perusahaan global.
“Asean Community 2015 itu juga sebagai peluang bagi pelaku usaha nasional, apalagi demand terhadap tenaga ahli logistin nasional kini semakin tinggi,” ujarnya, Selasa (7/5).
Dia menjelaskan itu saat membuka Acara Pertemuan Tahunan dan Diskusi Panel bertema Ancaman dan Peluang Bisnis Forwarder Dalam Era Integrasi Logistik Untuk Komunitas Ekonomi Asean 2015, yang diselenggarakan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Selasa (7/5).
Edy mengatakan Indonesia menjadi magnet di Asia Tenggara dengan penduduk lebih dari 247 juta jiwa dan kaya akan sumber daya alam. Potensi ini menjadi pasar yang sangat menarik untuk menjadi pasar ekspor negara lain.
Namun, sambungnya, untuk menghadapi AEC 2015 itu diperlukan langkah-langkah strategis dan kebijakan dari pemerintah, penguatan pasar domestik, pengembangan wirausaha, peningkatan ekspor, serta pengembangan investasi.
“Kebijakan strategis dari pemerintah bisa berupa mengamankan dampak liberalisasi ekonomi Asean tersebut bagi pelaku usaha nasional,” tuturnya.
Menurut Edy, untuk mendongkrak ekspor nasional perlu dilakukan perluasan pasar itu dan diversifikasi produksi ekspor sehingga tercapai daya saing ekspor nasional yang diharapkan.
Dia juga mengatakan, dalam road map integrasi jasa logistik Asean (2013-2015)disebutkan bahwa ambang batas foreign equity participation (FEP) untuk sembilan sub sektor jasa logistik Asean harus mencapai 70%, dan tidak ada pembatasan dalam akses pasar.
Kesembilan subsektor logistik itu al; maritime cargo handling, layanan pergudangan, keagenan transportasi, layanan kurir, packaging services, international freight transportation,jasa angkutan kereta api, jasa angkutan darat, serta jasa terkait transportasi lainnya.
“Ini artinya perusahaan penyedia jasa logistik dari satu Negara Asean bebas mendirikan usaha joint venture di Negara Asean lainnya dengan kepemilikan dominan 70%,” ungkapnya.
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Mamahit mengatakan pemerintah selain mesti menjamin eksistensi usaha logistik dan forwarder nasional, juga perlu memodernisasi kegiatan usaha tersebut yang selama ini masih banyak dilakukan secara konvensional menjadi menggunakan inforamasi dan teknologi.
“Persaingan logistik itu sangat ketat, selain menguasai market/jaringan lokal maupun global juga mesti mengupdate kegiatannya memakai IT,” ujarnya.
Dia juga menyinggung soal keluhan dari pelaku usaha di pelabuhan Tanjung Priok yang mulai tergusur akibat ekspansi besar-besaran PT Pelindo II yang mendirikan anak usaha baru, termasuk pada sektor logistik di pelabuhan tersebut.
Ketua ALFI DKI Jakarta Sofian Pane, mengatakan biaya-biaya di pelabuhan di dalam negeri saat ini masih menyumbang lebih dari 45% terhadap komponen biaya logistik. (bas)
