BISNIS.COM, JAKARTA-Direktorat Cipta Karya mengidentifikasi (baseline survey) di 66 kabupaten/kota penerima Program Hibah Air Minum tahap II bantuan dari Australian AID.
Baseline survey itu dilakukan untuk mendata Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima program tersebut. Selanjutnya akan ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sampai realisasi pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
Program hibah untuk 66 kabupaten/kota tersebut diperkirakan akan menambah alokasi sambungan rumah (SR) air minum sebanyak 173.500 SR, dengan perkiraan nilai hibah yang terserap sebesar Rp455 miliar.
Tidak hanya air minum, program ini juga untuk air limbah pada tiga kota dan satu provinsi yang diperkirakan akan menambah 9.000 sambungan dengan nilai hibah Rp45 miliar.
Direktur Bina Program Antonius Budiono Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengimbau kabupaten/kota yang belum melengkapi data agar segera melengkapi sehingga proses baseline survey dapat dilaksanakan dengan lancar.
Dia berharap komitmen pemda dalam program ini, karena target air minum dan air limbah dalam MDGs 2015 masih kurang.
"Jika pemerintah kota/kabupaten memiliki komitmen tinggi, kami juga tidak segan-segan untuk memberikan bantuan program lain," tegas Antonius Budiono dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Senin (6/5/2013).
Sementara itu, Kepala CPMU Program Hibah Chandra Situmorang mengatakan pemerintah melakukan sosialisasi dengan maksud memastikan kesiapan dokumen kabupaten/kota dalam pelaksanaan baseline survey.
"Saya harap PDAM dan PDPAL dapat segera melengkapi data MBR yang masih kurang," kata Chandra.
Dia menambahkan, dari 25 Kabupaten/Kota Wilayah Barat yang akan melaksanakan baseline survey di wilayah barat, terdiri dari 21 Kota/kabupaten yang telah mendapatkan Surat Penerusan Pinjaman Hibah (SPPH) program air minum, dan 3 kota dan 1 provinsi yang masih dalam proses penerbitan SPPH Program Air Limbah di Kemenkeu.
Pelaksanaan program hibah untuk 66 kabupaten/kota ini menerapkan konsep output based. Pendekatan ini mengandung makna bahwa pemerintah daerah membangun dahulu baru kemudian pencairan dana hibah dapat dilakukan.
Untuk 66 kabupaten/kota tersebut, rencananya tahun ini selesai pemasangan jaringan dan akhir tahun 2013 akan diverifikasi untuk mendapat kucuran dana hibah. Pada pogram hibah tahap kedua ini, total hibah yang digulirkan senilai 190 juta dolar Australia dan berlaku dari Juni 2012 hingga 2015.
