BISNIS.COM, JAKARTA-Pembangunan jalan tol bali sudah mencapai 92% dan dipastikan akan beroperasi di bulan juni tahun ini. Di balik cerita kesuksesan pembangunan jalan tol di atas permukaan laut dangkal itu menyelipkan cerita gonjang-ganjing henkangnya salah satu konsorsium BUMN, PT Wijaya Karya Tbk.
Niat Wika keluar dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Bali Toll dimulai di awal tahun kemarin ketika Wika menyatakan keluar dengan alasan akan mengembangkan usaha lain.
Bak gayung bersambut niat Wika keluar langsung disusul dengan masuknya dua investor baru yakni pemkab Badung dan Pemprov Bali.
Seperti dilansir situs resmi PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) sebagai salah satu pemegang saham Jasamarga Bali Tol melepaskan kepemilikan saham dan menjualnya kepada Pemprov Bali dan Pemkab Badung.
Saham Wika dilepas dengan harga Rp 1.674.836 per lembar saham. Nilai ini didasarkan kepada laporan hasil valuasi saham PT Jasamarga Bali Tol yang disampaikan oleh Tito Karim, yang disepakati oleh para Pemegang Saham untuk menetapkan nilai nominal per lembar saham Rp 1.000.000 dengan nilai pasar wajar Rp 1.674.836 per lembar saham.
Namun keluarnya Wika dari BUJT Jasamarga Bali Tol harus mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan amandemen BUJT.
Awal bulan kemarin, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat antara BUMN Konstruksi dan Komisi V, Sekertaris Perusahaan PT Wijaya Karya Natal Argawan Pardede memastikan perseroan masih memiliki 5% saham di Jasamarga Bali Tol.
Saham milik perseroan kemungkinan akan berkurang untuk memberi peran lebih besar kepada pemerintah Bali. Pengajuhan perubahan saham sendiri hanya dapat dilakukan oleh BUJT.
"Kami belum keluar dari tol Bali, Menteri Pekerjaan Umum tidak mengingkan hal itu," jelas Natal.
Seperti diketahui dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no 06/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol dalam pasal 14 mengatur pengalihan saham BUJT sebelum jalan tol beroperasi secara keseluruhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri.
Persetujuan Menteri tersebut dapat diberikan kepada BUJT dengan beberapa kriteria yakni satu atau lebih pemegang saham tidak mampu memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban penyetoran modal pada BUJT dalam batas waktu yang ditentukan dalam PPJT atau bermaksud untuk tidak meneruskan/mengurangi investasinya, sehingga dapat mengakibatkan terganggunya proses pengusahaan jalan tol.
Selain itu adanya usulan BUJT untuk melakukan Pegalihan Saham yang telah disepakati oleh seluruh pemegang saham; dan calon pemegang saham BUJT memiliki reputasi yang baik da memenuhi kewajiban untuk setoran modal.
Niat wika keluar atau mengurangi kepemilikan sahamnyaa nampaknya tinggal menunggu waktu. Menteri BUMN Dahlan Iskan juga sudah menghimbau agar BUMN konsorsium pemilik saham mayoritas di Jasamarga Bali Tol keluar untuk mengembangkan usaha di bidang lain.
Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali dalam pesan pendeknya mengungkapkan Wika tidak boleh keluar, tetapi pemda dapat masuk. Artinya sangat terbuka kemungkinan Wika dan konsorsium lainnya mengurangi saham mereka.
Pertanyaan muncul mengapa Wika berniat keluar ketika usaha jalan tol itu memiliki potensi bisnis yang sangat baik. Pembangunan jalan tol untuk mendukung kelancaran APEC membuat masyarakat Indonesia bangga dengan sinergi BUMN dan Pemerintah Daerah. Tambah lagi pengerjaan konstruksi juga digarap oleh BUMN Karya yakni PT Waskita Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk dan PT Hutama Karya (Persero).
Seperti diketahui jalan tol Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa merupakan satu-satunya jalan tol di pulau Dewata dan merupakan jalan bebas hambatan yang dibangun dengan estetika tinggi. Dengan tingkat kemacetan yang mulai sering terjadi di Bali nilai bisnis jalan tol Bali jelas sangat potensial. Tarif jalan sepanjang 11,5 km tersebut akan dipatok Rp1000 per km, sementara sepeda motor Rp400 per km.
