BISNIS.COM, JAKARTA—Rangkap Jabatan antara Menteri Koordinator Perekonomian dan pelaksana tugas (plt) Menteri Keuangan yang dipegang Hatta Rajasa dinilai tak akan memberikan kinerja yang optimal.
Hendri Saparini, Pengamat Ekonomi dari ECONIT, menilai perangkapan jabatan Menko Perekonomian dan Menkeu oleh Hatta Rajasa tidak akan menunjukkan kinerja yang optimal.
“Kinerja fiskal kan sedang lemah, misalnya realisasi anggaran dan penerimaan pajak yang belum baik, sedangkan di Kemenko sendiri ada banyak PR seperti kebijakan UMP [Upah Minimum Provinsi], dan masalah pangan, [misalnya] daging sapi dan bawang merah,” katanya.
Hendri menilai seharusnya Presiden tetap membiarkan Hatta menyelesaikan tugas-tugasnya, dan posisi Menkeu juga harus diisi oleh sosok yang mampu secara penuh berfokus pada penyelesaian masalah-masalah fiskal.
Senada dengan Hendri, Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran Ina Primiana menilai efektivitas kinerja Hatta Rajasa akan menurun dengan adanya perangkapan jabatan.
“Presiden belum dapat orang yang tepat untuk Menkeu dan hanya percaya pada Pak Hatta. Padahal di sisi lain peran Pak Hatta sebagai Menko selama ini belum berjalan optimal,” tulisnya dalam pesan singkat kepada Bisnis hari ini, Jumat (19/4).
Ina mengungkapkan perekonomian nasional saat ini sedang membutuhkan perhatian yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, sambungnya, perangkapan jabatan sebisa mungkin dihindari.
