BISNIS.COM, BATAM- Kalangan pengembang Kota Batam berharap pemerintah membantu penyelesaian status hutan lindung di lokasi perumahan komersial yang saat ini memunculkan kekhawatiran konsumen.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam Djaja Roeslim mengungkapkan sampai saat ini banyak pengembang di Batam yang menghadapi ketidakpastian hukum lahan setelah areal yang dialokasikan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagian terindikasi masuk kawasan hutan lindung.
"Tidak bisa kami pungkiri ini masalah lama yang belum selesai. Kami khawatir ini akan merugikan masyarakat dan kami mengharapkan pemerintah membantu menyelesaikan hutan lindung ini," ujarnya dalam pembukaan Rakerda DPD REI Batam, Kamis (18/4/2013).
Pengembang, lanjut dia, menghadapi permasalahan ketika lahan yang sudah mereka terima telah dibangun dan bahkan sudah memiliki sertifikasi namun belakangan baru diketahui bahwa lahan tersebut adalah kawasan hutan lindung.
Dia menilai jika kondisi ini tidak diselesaikan maka akan berimbas kepada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dibangun di sejumlah kawasan hutan lindung seperti Muka Kuning.
"Yang akan terkena adalah perumahan MBR di Muka Kuning," sambungnya.
Selain itu, Djaja menambahkan, industri properti di Batam juga masih menghadapi ketidakpastian hukum berdasarkan legalitas lahan melalui HPL.
Saat ini beberapa lahan di Batam belum memiliki HPL namun sudah dialokasikan ke pihak investor atau pengembang.
Menurutnya seharusnya HPL diterbitkan kemudian pengembang diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai landasan bukti kepemilikan properti.
"Hal itu membuat iklim Properti di Batam kurang kondusif. Konsumen jadi ragu. Kalau ini jelas masyarakat tidak perlu khawatir membeli properti di Batam," katanya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
