BISNIS.COM, JAKARTA -- Pembangunan pabrik garam milik PT Cheetham Garam Indonesia di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih terkendala permasalahan pembebasan lahan terkait Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Alex. S.W Retraubun, Wakil Menteri Perindustrian, menuturkan perusahaan tersebut meminta lahan seluas 1.000 hektare, tetapi BPN belum mengeluarkan izin hak guna usaha untuk 770 hektare lahan sehingga pembangunan pabrik terhambat.
“Sisa tanahnya juga masih berstatus tanah milik adat,” katanya, Selasa (9/4/2013).
Saat ini, menurut Alex, 90% kebutuhan garam industri masih di impor. Pembangunan pabrik tersebut yang mampu memproduksi 140 ton garam per tahun akan menjadi salah satu solusi pengurangan ketergantungan impor garam.
Lahan garam di NTT, lanjutnya, sangat mendukung pengembangan program swsembada garam karena memiliki musim kering yang sangat panjang, yang berbeda dengan kondisi di Pulau Madura.
“Madura hanya memiliki musim kering selama 4 bulan dan NTT memiliki musim kering selama 8 bulan,” katanya.
Selain itu, tutur Alex, langkah pembangunan pabrik garam di NTT harus didukung pemerintah daerah setempat karena secara tidak langsung keberadaan pabrik tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arthur Tanudjaja, Presiden Direktur PT Cheetham Garam Indonesia selaku anak perusahaan Cheetam Salt Ltd, mengatakan pada Juli 2010 Cheetam Salt Ltd telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah untuk membangun pabrik garam di Nagekeo.
“Investasi untuk pembangunan pabrik garam tahap pertama di Nagekeo, Cheetam mengeluarkan dana sebesar US$15 juta,” tuturnya.
Dia menuturkan selain memiliki potensi produksi garam dari air laut dengan proses penggaraman mengandalkan cahaya matahari, kawasan Nagekeo juga memiliki lahan berkadar garam tinggi yang bisa digunakan untuk produksi garam.
Selain di Nagekeo, Cheetam salt juga sedang mengkaji kemungkinan pembangunan industri garam di Kabupaten Ende, NTT, untuk semakin mengembangkan bisnis mereka di Tanah Air.
