BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah harus mempertegas dalam pengalihan izin usaha pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, agar investor tidak tertekan jika ada konflik.
Izin usaha pertambangan selama ini berada di bawah pemerintah daerah. Wacana pengalihan ini sebenarnya tidak memberikan reaksi besar pada pasar.
Namun, pemerintah harus memberi kepastian agar tidak terjadi gesekan antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi.
"Kepastian itu harus ada, karena konsekuensi perubahan ini besar. Sebenarnya pengusaha tidak masalah, hanya teknis di lapangan saja yang harus dipertegas," ujar Hendra Sinadia, Ketua Kelompok Kerja Hukum Pertambangan Perhapi di Jakarta hari ini, Senin (8/4/2013).
Keputusan perubahan ini menurut Hendra merupakan koreksi dari pemerintah. Sebelumnya, Senin (1/4) Menteri Dalam Negri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah provinsi belum maksimal mengawasi izin usaha yang dikeluarkan pemerintah.
Hingga saat ini jika terjadi konflik di sekitar wilayah izin pertambangan, pemerintah pusat yang harus turun tangan.
"Jika tidak tegas dalam pelaksanaan teknis, akan ada tarik menarik antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Posisi perusahaan pasti jadi sulit," imbuh Hendra .
Alur perizinan selama ini sebenarnya sudah jelas. Investor hanya butuh ketegasan dari pemerintah. Sikap tersebut dibutuhkan sebab tahun ini merupakan masa transisi menjelang pemilu 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
